Program Padi Hamparan, Cara Distanbun Jateng Penuhi Kebutuhan Beras

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Kepala Distanbun Jateng, Suryo Banendro saat ditemui di Semarang, Senin (3/8/2020). Foto Arixc Ardana

SEMARANG — Meski tengah pandemi covid-19, ketersediaan pangan di Jateng, khususnya beras masih aman. Saat ini, stok beras bahkan surplus 2,4 juta ton dan diperkirakan sampai akhir tahun, jumlah tersebut akan meningkat hingga 2,8 juta ton beras.

“Keberhasilan para petani di Jateng, dalam meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen padi, tidak lepas dari program padi hamparan. Program ini dilakukan hampir di semua kabupaten/kota di Jateng, untuk mendukung lumbung pangan nasional,” papar Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng, Suryo Banendro di Semarang, Senin (3/8/2020).

Dijelaskan, melalui program padi hamparan tersebut, dalam penanaman padi menggunakan bibit unggul berkualitas ekspor. Selain itu, sistem yang digunakan juga satu manajemen, meliputi pengelolaan bibit, lahan dan mengatasi gangguan hama serta kendala alam.

“Melalui program padi hamparan ini, beberapa lahan pertanian di Jateng, bahkan mampu melakukan tanam hingga tiga kali dalam setahun. Sehingga, hasil panen padi Jateng, mampu memasok kebutuhan pangan di sejumlah daerah di Indonesia,” terangnya.

Ditandaskan, melalui program padi hamparan, tujuan dalam peningkatan produktivitas hasil panen dan kualitas padi, dapat tercapai.

Di satu sisi, memasuki musim kemarau, pihaknya juga sudah menyiapkan asuransi usaha tani padi (AUTP), guna memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan hama.

“Bagi lahan pertanian tanaman padi di Jateng, yang mengalami gagal panen sudah disiapkan asuransi pertanian. Petani terdampak akan mendapat klaim sebesar Rp 6 juta per hektare, melalui program AUTP,” lanjutnya.

Diterangkan, untuk di Jateng, pihaknya menyiapkan anggaran untuk 35 ribu hektare, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Syaratnya, petani harus mendaftar dahulu sebelum tanam. Jadi sudah daftar terlebih dahulu,” jelasnya.

Secara umum, resiko yang dijamin dalam AUTP meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak.

Sedangkan penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro, penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa.

Sementara, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Distanbun Jateng, Tri Susilardjo, menambahkan, khusus para petani kecil yang luas lahannya di bawah setengah hektare, premi asuransi usaha tani padi ditanggung Pemprov Jateng.

“Selain memberikan perlindungan kepada petani, dengan adanya bantuan ini, mereka juga diharapkan tidak menjual lahannya. Kita juga berikan semacam bantuan alat pertanian, benih, dan sebagainya,” lanjutnya.

Hal tersebut menjadi salah satu upaya Distanbun Jateng, agar kawasan hijau pertanian tidak dialihfungsikan.

“Upaya lainnya dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota agar menyusun Perda (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B),” tambahnya.

Menurutnya, lahan pertanian harus dikendalikan. Dengan memuat KP2B di Perda RTRW, ada payung hukum yang diharapkan bisa mencegah alih fungsi.

Saat ini terdapat beberapa kabupaten yang telah memiliki Perda RTRW untuk pencegahan fungsi alih lahan, antara lain Brebes, Batang, Demak, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, dan Pemalang.

Tri menambahkan, Pemprov Jateng juga telah memiliki instrumen hukum untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, yakni melalui Perda No 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jateng.

Lihat juga...