Realisasi Belanja Negara Terbesar Untuk Penyaluran Bansos

Editor: Koko Triarko

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam jumpa pers APBN KiTa Juli 2020 secara virtual, Selasa (25/8/2020). –Foto: Amar Faizal Haidar

JAKARTA – Realisasi belanja negara hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp1.252,4 triliun atau sekitar 45,72 persen dari terget belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020. Angka tersebut tercatat lebih baik 1,3 persen, dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp1.236,3 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pencapaian itu didongkrak oleh besarnya anggaran bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Kalau kita lihat, realisasi bansos angkanya mencapai Rp117,04 triliun atau tumbuh 55,9 persen year on year (yoy). Pertumbuhan realisasi bantuan sosial di 2020 utamanya ditujukan dalam PEN Perlindungan Sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19,” ujar Menkeu, dalam jumpa pers APBN KiTa Juli 2020 secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Di sisi lain, kata Menkeu, realisasi belanja barang mengalami kontraksi sebesar 16,70 persen, sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Selain itu, realisasi belanja subsidi sampai akhir Juli 2020 mencapai Rp83,64 triliun atau 43,56 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, tumbuh negatif 9,29 persen,” tandas Menkeu.

Ada pun realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai akhir Juli 2020, mencapai Rp458,82 triliun atau 60,06 persen dari pagu. Pemerintah telah menerbitkan PMK 101/2020 yang mulai berlaku pada Agustus 2020, untuk memberikan relaksasi percepatan penyaluran TKDD.

“Kita berharap, dengan adanya pelonggaran ini, serapan TKDD bisa makin cepat dan tentu tetap harus optimal, khususnya dalam rangka menyalurkan BLT dana desa,” tukas Menkeu.

Di forum yang sama, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Andin Hadiyanto, melaporkan progres serapan anggaran PEN menunjukkan tren positif.

Di sektor kesehatan, Program PEN telah merealisasikan sejumlah insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan.

“Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi sangat baik, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa,” terang Andin.

Sementara di sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, Program PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

“Pemerintah juga telah merealisasikan berbagai insentif untuk para pelaku usaha antara lain, PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan,” papar Andin.

“Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas Pemerintah, yang ditunjukkan dengan terealisasinya penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM,” sambungnya, menutup.

Lihat juga...