Realisasi PAD Mataram Turun Rp123,9 Miliar

Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh (seragam coklat), menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (ABPD) tahun anggaran 2020 kepada Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Gede Sudarta dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram melalui video conference, Senin (24/8/2020) – foto Ant

MATARAM – Realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) turun sebesar Rp123,9 miliar, atau 29,86 persen. Sebelumnya di 2020, target PAD Kota Mataram senbesar Rp415 miliar lebih.

“Pandemi COVID-19 mempengaruhi APBD kota Mataram. Dampaknya antara lain terjadinya penurunan pendapatan baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” kata Wali kota Mataram, H Ahyar Abduh, saat menyampaikan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (ABPD) tahun anggaran 2020, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram melalui video conference yang terhubung dengan ruang sidang DPRD Kota Mataram, Senin (24/8/2020).

Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, telah dilakukan beberapa kali perubahan Peraturan Wali Kota, tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi COVID-19. “Meskipun pendapatan kita menurun signifikan, tetapi jangan khawatir, sebab jika ada selisih atau kekurangan kita tutup dengan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran),” tandasnya.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah di 2020 direncanakan menurun sebesar Rp157,5 miliar lebih. Semula anggaran yang ditetapkan menyebut, pendapatan sebesar Rp1,5 triliun lebih. Dan setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp1,3 triliun lebih.

Dana tersebut terdiri dari PAD semula sebesar Rp415 miliar menurun sebesar Rp123,9 miliar lebih, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp291,8 miliar lebih atau turun 29,86 persen. “Begitu juga dengan dana perimbangan, dari semula sebesar Rp876,3 miliar lebih, turun Rp39,2 miliar lebih, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp837,1 miliar lebih,” rincinya.

Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang semula sebesar Rp212,8 miliat lebih, bertambah sebesar Rp5,6 miliar lebih. “Sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp218,4 miliar lebih,” tambahnya.

Selain itu, berdasarkan pertimbangan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan dari APBD murni 2020.

Dengan demikian, secara keseluruhan perubahan belanja tahun anggaran 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp1,5 triliun, menjadi Rp1,4 triliun. Artinya, mengalami penurunan sebesar Rp74,3 miliar atau 4,88 persen. “Anggaran pembiayaan semula sebesar Rp20,8 miliar menjadi Rp106,9 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp86,1 miliar atau naik sebesar 414,11 persen,” tandasnya. (Ant)

Lihat juga...