Relokasi Pasar Jatiasih Kondusif, Pedagang Mulai Tempati TPS

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Proses relokasi pedagang Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, berlangsung aman. Tidak ada perlawanan berarti, meski puluhan emak-emak pedagang pasar mencoba membuat aksi menghadang petugas, Senin (31/8/2020).

Puluhan emak-emak pedagang pasar yang melakukan aksi tersebut didominasi pedagang di Blok A, karena mereka tidak mampu membayar down payment (DP) yang ditetapkan pengembang jika harus menempati tempat penampungan sementara (TPS).

Pantauan di lapangan proses relokasi berjalan maksimal, Polrestro Bekasi Kota, banyak menurunkan Polwan untuk menghadapi emak-emak tersebut. Bahkan ada beberapa Polwan sudah membawa sarung, khawatir ada aksi sampai buka baju dan lainnya seperti yang terjadi saat relokasi Pasar Family di Medansatria.

“Kami ini, sedang kesusahan dan tidak mampu membayar DP jika pindak ke TPS. Kami blok A jual pakaian, harga kiosnya mencapai ratusan juta, jika harus membayar DP 10 persen kami sekarang tidak mampu,” ujar Uni Arneti pedagang pakaian di Blok A diamini puluhan emak-emak lainnya.

Mereka mengaku ingin menempati kios TPS secara gratis, dengan mengatakan berniat membeli kios setelah bangunan selesai. Jangan paksa kami, membayar duluan sementara bangunan saja belum kelihatan.

“Hal lainnya simpang siur informasi, setelah menempati TPS yang masih belum jelas karena tidak ada perjanjian secara tertulis antara pedagang dan pengembang. Mereka hanya berdalih, sesuai PKS sementara kami belum pernah sama sekali melihat PKS tersebut,” tegas Arneti.

Arneti, pedagang Blok A khusus baju, hampir keseluruhan belum mendapat tempat. Arneti, mengaku tidak memiliki uang DP 10 persen jika harus menempati TPS, Senin (31/8/2020. -Foto: M. Amin

Kekhawatiran tersebut setelah pindah tiga bulanan maka diminta lagi bayaran 10 persen hingga total 40 persen selama masih di TPS. Hal tersebut memberatkan, dengan kondisi ekonomi seperti sekarang.

“Kami, tidak ingin beli kucing dalam karung. Sementara pihak RWP ataupun kepala unit pasar saat kami meminta perlindungan selalu mengelak,” tukasnya mengaku pedagang blok A ingin menempati TPS tapi gratis.

Setelah suasana kondusif, terpantau petugas langsung memagari pasar dengan bajang ringan dilapisi seng dan memutus jaringan listrik di Pasar Jatiasih.

Juru Bicara PT MSA, dari pihak pengembang Budi Somasi, dikonfirmasi di lokasi menegaskan bahwa relokasi sudah sesuai perintah Wali Kota Bekasi. Dia mengatakan pedagang Pasar Jatiasih sebenarnya tidak ada alasan apa pun untuk mempertahankan kios atau lapaknya.

“Secara hukum kepemilikan HPTD mereka sudah lama habis. Relokasi dilaksanakan karena saat ini eks Pasar Jatiasih itu sendiri dalam proses lelang, tentunya meminta agar pasar segera dikosongkan,” tegas Budi Somasi.

Menurutnya, tidak ada alasan apa pun pedagang Pasar Jatiasih bertahan di bangunan sekarang. Proses lelang sudah diajukan sejak Senin lalu dan sekarang masih tayang lelang bangunan dengan penawaran terakhir sampai 3 September 2020.

Setelah ada pemenang lelang akan langsung dilakukan pembongkaran.  Dia juga mengklaim sudah dua minggu melakukan sosialisasi melibatkan RWP dan Unit Pasar Jatiasih.

Terkait penempatan TPS yang disediakan pengembang bagi pedagang Pasar Jatiasih, Budi mengatakan tidak ada biaya sewa. TPS tersebut gratis, namun ada isi perjanjian di perjanjian kerja sama (PKS) melibatkan beberapa instansi DPRD Kota Bekasi dan Kejari.

“PKS itu sendiri bukan produk PT MSA, melainkan melalui kajian di tingkat DPRD dan Kejaksaan. Sehingga wali kota mau tandatangan sesudah ada kajian, atau legal drafting. Tidak serta merta ditandatangani wali kota Bekasi,” papar Budi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kebijakan 10 persen untuk DP bagi pedagang Pasar Jatiasih, untuk menempati TPS itu untuk beli bangunan.

“Kenapa harus pakai DP, pihak pengembang tentunya butuh kepastian. Setelah bangunan selesai dilakukan dengan biaya mencapai puluhan miliar, tapi jika tidak ada pembeli dari pedagang maka perusahaan akan merugi. Makanya diikat melalui PKS salah satu isinya pedagang harus membayar DP 10 persen jika ingin menempati TPS,” tukasnya.

Dia juga meluruskan soal informasi bahwa ketika menempati TPS harus membayar hingga 40 persen. Informasi tersebut tidak benar, yang benar adalah ketika pindah di TPS bayar 10 persen, kemudian bangunan mulai dibangun bayar lagi 10 persen itu tiga bulan kemudian terakhir ketika bangunan selesai pedagang akan menempati bangunan harus bayar lagi 10-20 persen dari nilai jual kios yang dibangun.

“Sisanya diangsur, selama 20 tahun. Pengembang sebenarnya jika pedagang pasar itu tidak mau beli tak masalah, perusahaan tidak akan maksa. Pengembangan hanya menjalankan amanah dari perjanjian kerja sama, dan pengembang butuh kepastian,” pungkasnya.

Lihat juga...