Senator AS Desak USTR Hapus Bea Masuk Produk Eropa

WASHINGTON – Kelompok senator Amerika Serikat (AS) meminta Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), untuk menghapuskan bea masuk 25 persen yang diterapkan untuk produk makanan dan minuman Uni Eropa (EU) sejak Oktober 2019.

Tujuh senator Partai Republik dan enam senator Partai Demokrat, dalam surat bertanggal 7 Agustus 2020 tersebut, menuliskan “restoran, pedagang eceran, pedagang grosir, importir, dan distributor mengalami kesulitan ekonomi yang parah akibat tingginya bea masuk produk makanan dan minuman dari Eropa.”

Ke-13 senator itu memperingatkan, bahwa permintaan terhadap produk-produk ini telah menurun, sehingga importir dan distributor harus menumpuk produk yang banyaknya setara untuk beberapa bulan, kebanyakan tidak tahan lama, di gudang dan tempat transit.

Pihak USTR belum memberikan tanggapan untuk persoalan tersebut.

AS pada tahun lalu memenangkan perselisihan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk menjatuhkan bea masuk hingga 7,5 miliar dolar AS (sekitar Rp110 triliun) terhadap produk EU.

Bea masuk yang dijatuhkan AS, sebagai aksi balasan atas subsidi EU untuk pesawat besar, berlaku untuk minuman anggur Prancis, keju Italia, dan wiski Skotlandia, juga produk-produk lain seperti kue kering, yogurt, buah zaitun, sosis dan kopi.

Bulan lalu, perusahaan dirgantara multinasional Eropa — Airbus –menyebut, pihaknya akan meningkatkan pengembalian pinjaman kepada Prancis dan Spanyol sebagai upaya “terakhir” untuk membalikkan kebijakan bea masuk AS, dan mendesak Amerika Serikat untuk menyelesaikan perselisihan dagang yang telah berlangsung selama 16 tahun atas miliaran dolar subsidi pesawat.

Sebelum desakan senator, ada permintaan dari Dewan Minuman Beralkohol AS yang dikeluarkan bulan lalu, agar pemerintah menghentikan penerapan bea untuk produk minuman keras dari EU maupun AS sendiri, karena perusahaan terkait sudah cukup menderita.

Dewan itu mencatat, bahwa impor wiski Skotlandia di AS turun hingga 33 persen dalam kurun Oktober 2019 hingga Mei 2020, yang berarti penurunan sebesar 378 juta dolar AS (setara Rp5,5 triliun) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. (Ant)

Lihat juga...