Sidang Kasus Korupsi Rehab Pasar Manggisan Jember Masuki Pledoi

Editor: Makmun Hidayat

JEMBER — Sidang kasus korupsi proyek rehab pasar tradisional Pasar Manggisan di Jember, Selasa (25/8) mulai masuk tahap pembelaan (pledoi). Dalam sidang pada Selasa (4/8) sebelumnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jember memberikan tuntutan yang berbeda terhadap empat terdakwa. Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Jember, Anas Maruf, dituntut paling ringan, yakni hukuman penjara 4 tahun 6 bulan, tanpa pengembalian kerugian negara. Ini karena JPU menilai Anas tidak terbukti menikmati aliran uang korupsi. Anas menjadi satu-satunya pejabat Pemkab Jember yang diseret dalam kasus ini. Sedangkan tiga terdakwa lainnya dituntut hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, dengan pengembalian kerugian negara yang bervariasi.

Tuntutan ini tak pelak menimbulkan kekecewaan dari pihak Muhammad Fariz Nurhidayat (30), salah satu terdakwa dalam kasus ini. Sebab, Fariz sebelumnya telah mengajukan permohonan sebagai “pelaku yang bekerja sama dengan aparat” atau Justice Collaborator (JC).

Namun, jaksa tetap menuntut Fariz hukuman penjara yang sama beratnya dengan dua terdakwa lain yang tidak mengajukan JC. Permohonan JC ini diajukan Fariz kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan telah disetujui untuk direkomendasikan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Tentu kami kecewa. Ini menunjukkan seperti tidak ada koordinasi yang baik antar lembaga negara,” ujar Achmad Cholily, pengacara Fariz, saat dikonfirmasi Cendana News.

Menurut Cholily, Fariz layak mendapat tuntutan yang lebih ringan karena sebelumnya telah secara terbuka memberikan keterangan kepada jaksa. Meski demikian, Cholily mengaku telah menyusun materi pembelaan (pledoi).

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Setyo Adhi Wicaksono mengakui, pihaknya mengabaikan permohonan JC yang diajukan Fariz tersebut.

“Karena dia tidak mengajukan JC kepada kami. Kalau mungkin diajukan kepada majelis hakim, ya silakan saja. Nanti hakim yang akan menentukan,” ujar Setyo saat dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (25/8/2020), sebelum sidang digelar.

Sebelumnya, Fariz mengajukan Justice Collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada pertengahan Februari 2020 lalu. Permohonan itu diajukan Fariz setelah ia membuat testimoni bahwa terdapat aliran dana korupsi proyek Pasar Manggisan dan sejumlah proyek fisik lain, kepada Bupati Jember, dr Faida. Testimoni disampaikan Fariz kepada anggota DPRD Jember yang menemuinya di dalam Lapas Kelas IIA Jember.

Menanggapi permohonan Fariz tersebut, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu kemudian datang ke Jember pada pertengahan Februari 2020. LPSK lalu mengeluarkan rekomendasi resmi terhadap Fariz pada awal Juni, menjelang dimulainya sidang perdana kasus Pasar Manggisan.

“Kalau mengajukan JC kepada LPSK, ya kan saksi dan korban. Tapi itu kan instansi yang lain, kita menghormati saja,” lanjut Setyo.

Meski LPSK menilai Fariz punya potensi membongkar kasus sebagai JC, Setyo punya penilaian yang berbeda. “Sejak dia ditahan, kami punya punya penilaian sendiri terhadap (keterangan) Fariz. Selain itu kami menilai, Fariz menilai sejak awal mengetahui semua yang di sini. Seandainya pun mengajukan JC kepada kami, belum tentu kami kabulkan,” papar mantan Kasi Intel Kejari Tangerang Selatan ini.

Lihat juga...