Struktur Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Dirombak

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merombak struktur organisasi dan susunan keanggotaan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Atas dasar efektivitas, Airlangga merampingkan struktur ke dalam dua tingkatan, yakni perumusan kebijakan dan pelaksanaan program.

“Keputusan ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama satu bulan pelaksanaan tugas Komite PC-PEN, dipandang perlu untuk segera melakukan perubahan agar komite tetap efektif dalam perumusan kebijakan/ program, namun juga ada yang fokus ke operasionalisasi pelaksanaan program,” ujar Airlangga, yang sekaligus sebagai Ketua Komite, Rabu (26/8/2020) dalam jumpa pers virtual usai memimpin Rapat Pleno Komite PC-PEN.

Airlangga menyebutkan, pada tingkat perumusan kebijakan, hanya ada Ketua Komite (Menko Perekonomian) dan Wakil Ketua ada 7 (Menko Marinvest, Menko Polhukam, Menko PMK, Men BUMN, Menkeu, Menkes, Mendagri). Sedangkan di tingkat pelaksanaan program, ada Tim Pelaksana yang mengkoordinasikan 2 Satgas (Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas PEN).

“Semua kebijakan dan program hanya akan dibahas dan diputuskan di tingkat Ketua dan Wakil Ketua Komite. Sementara Tim Pelaksana akan fokus ke tanggung jawab Koordinasi Pelaksanaan Program, yang mengkoordinasikan 2 Satgas. Sedangkan, Satgas akan fokus ke Pelaksanaan Program, supaya betul-betul bisa beroperasi dan untuk mendorong percepatan agar bisa realisasi pada tahun 2020 ini,” papar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Rapat Pleno juga membahas mengenai rencana penerbitan Perpres tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Pengaturan pengadaan vaksin meliputi penentuan jenis dan jumlah vaksin oleh Menteri Kesehatan, pengadaan bisa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung Badan Usaha Penyedia (Swasta), ataupun bisa melalui Kerjasama dengan Lembaga Internasional.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh Kemenkes yang dapat bekerjasama dengan K/L, Pemda, Organisasi Profesi/ Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan vaksinasi, Kemenkes dapat menetapkan: kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan vaksinasi, standar pelayanan vaksinasi.

Penetapan ini akan mendapatkan pertimbangan dari Komite PC-PEN. Terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin, penyediaan anggaran dapat dilakukan secara multi-years (tahun jamak), dapat dilakukan pembayaran di muka (advanced payment) atau dapat diberikan uang muka yang lebih tinggi dari ketentuan (saat ini ketentuan maksimal 15 persen).

“Untuk menjamin bahwa pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar sesuai rencana waktu yang ditetapkan, semua Pimpinan K/L terkait diminta untuk memberikan dukungan secara penuh, mulai dari Menkes, Menkeu, Men BUMN, Mendagri, Jaksa Agung, KaPolri, Panglima TNI, Kepala BPOM, Kepala BPKP dan Kepala LKPP,” terang Airlangga.

Selain itu, Komite PC-PEN turut mengevaluasi realisasi dan penyerapan anggaran Program Penanganan Covid-19 dan PEN. Hingga saat ini, kata Airlangga, realisasi anggaran dari 6 kelompok program PEN, mencapai Rp182,55 triliun atau sebesar 26,2 persen.

“Selama 2 bulan ini (Juli dan Agustus 2020), realisasi meningkat tajam dari penyerapan yang hanya sebesar Rp124,62 triliun di akhir Semester I dan Rp147,67 triliun di Juli yang lalu, atau meningkat 23,6 persen selama bulan Agustus ini, seiring dengan berbagai upaya percepatan mendorong realisasi program dan anggaran,” papar Airlangga.

Lihat juga...