Bawaslu Jateng: Lima Kepala Sekolah ASN di Purbalingga Terbukti Tidak Netral

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih di Semarang, Minggu (30/8/2020). Foto Arixc Ardana

SEMARANG — Berdasarkan surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang ditembuskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, ada sebanyak lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga, yang direkomendasikan terkena sanksi.

Hal tersebut, terkait ketidak netralan mereka dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2020, dengan membuat video yel-yel, yang mengarah pada dukungan terhadap bakal calon Bupati di kabupaten tersebut.

“Kita sudah menerima surat rekomendasi dari KASN tertanggal 12 Agustus 2020. Isi dari surat tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Purbalingga, dan penelusuran data serta informasi oleh KASN. Kelima ASN tersebut, telah terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN,” papar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih di Semarang, Minggu (30/8/2020).

Dijelaskan, kelima ASN yang direkomendasikan sanksi tersebut merupakan kepala sekolah sekolah dasar di Kabupaten Purbalingga, yakni berinisial AB (Kepala Sekolah SDN 3 Kembangan), TS (SDN 1 Kutawis), LP (SDN 2 Kembangan), Par (SDN 5 Bukateja) dan Mur (Kepala Sekolah SDN 2 Karanggedang).

Sri menandaskan, sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, mereka seharusnya memegang teguh, nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. “Karena itu, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN sebagai profesi , berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku,” tegasnya.

Ditambahan, sesuai sura dari KASN, rekomendasi sanksi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan, paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi tersebut.

“Dikomendasikan kepada Bupati Purbalingga, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi moral, berupa pernyataan secara terbuka sesuai dengan PP 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS terhadap ASN,” tegas Sri.

Sementara, Komisioner Bawaslu Jateng Muhammad Rofiudin menambahkan, sebanyak 20 ASN di Purbalingga telah direkomendasi KASN, untuk diberi sanksi karena tak netral dengan membuat video yel-yel berisi dukungan.

“Belakangan diketahui, ternyata ada lima orang ASN lain, yang juga ikut hadir dalam pembuatan video tersebut. Hal itu terungkap dalam fakta-fakta persidangan DKPP pada 10 Juli 2020. Diperoleh fakta bahwa lima ASN tersebut, ikut hadir dalam pembuatan video yel-yel,” jelasnya.

Menyikapi fakta baru tersebut, Bawaslu Purbalingga meneruskan fakta dan data persidangan tersebut ke KASN. Kini, KASN telah mengeluarkan rekomendasi sanksi ke lima ASN tersebut.

“Kami mendorong agar rekomendasi ini bisa segera dilaksanakan, sebab jika tidak ada tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, maka KASN akan memasukkan data pelanggaran ASN ini ke dalam Aplikasi Detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK),” terangnya.

Akibatnya, pelanggaran tersebut akan tercatat dalam rekam jejak, yang akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir ASN tersebut. Untuk memastikan tindak lanjut terhadap sanksi ASN, dan pengaruhnya terhadap pengembangan karir yang bersangkutan, maka KASN bersama BKN akan melakukan monitoring evaluasi dan tindaklanjut dalam setiap proses mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN tersebut.

“Bawaslu Jateng termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota, terus mengimbau dan bersosialisasi kepada para ASN, agar selalu menjaga netralitasnya dalam momentum pilkada 2020. Jika imbauan dan pencegahan tak dihiraukan, maka kita akan melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.

Lihat juga...