Trilogi Pembangunan versus Pembangunan Infrastruktur

OLEH NOOR JOHAN NUH

Stabilitas dan Kemakmuran

Dalam tujuh puluh lima tahun terakhir ini kita menyaksikan negara-negara yang berhasil mencapai kemakmuran bagi rakyatnya seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan yang belum mencapai kemakmuran seperti Afghanistan, Bangladesh.

Terbukti bahwa untuk satu negara dapat mencapai kesejahteraan atau memakmurkan rakyatnya, dibutuhkan iklim stabilitas, baik politik maupun keamanan — untuk melakukan pembangunan secara terencana, bertahap, dalam waktu yang cukup panjang dan tidak terputus.

Jepang misalnya, setelah negeri ini hancur lebur akibat selama empat bulan dijatuhkan ratusan ribu ton bom oleh pesawat pembom Amerika, hingga akhirnya menyerah setelah dijatuhkan bom atom.

Dari negeri yang hancur lebur, dalam tempo tidak lebih dari tiga puluh tahun — Jepang berhasil bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi nomor dua di dunia setelah Amerika.

Jepang yang menganut sistem parlementer berhasil karena selama tiga dekade didukung oleh Partai Demokrat Liberal yang menguasai parlemen hingga perdana menteri dalam menjalankan pemerintahannya berada dalam iklim politik dan keamanan yang kondusif.  Tidak ada gonjang-ganjing politik. Dengan iklim politik dan keamanan yang kondusif, Jepang berhasil membangun dan mennyejahterakan rakyatnya, hingga pada 2019 pendapatan per kapita mencapai 69 ribu dolar per tahun.

Lain lagi Singapura yang baru merdeka 9 Agustus 1965,  Perdana Menteri Lee Kuan Yew memerintah dalam sistem parlementer berhasil menaikkan taraf hidup rakyat Singapura beberapa kali lipat dihitung sejak kemerdekaan karena didukung iklim politik keamanan yang kondusif.

Lee Kuan Yew berhasil membangun Singapura selama lebih dua dekade didukung Partai Singapore Democaratic Alliance  di parlemen, hingga mencapai tingkat kemakmuran dengan pendapatan per kapita sekitar 49 ribu dolar per tahun pada 2019.

Terbukti, untuk satu negara dapat melaksanakan pembangunan dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan, didukung parlemen dan melibatkan partisipasi rakyat. Pembangunan harus terencana yang dilaksanakan secara bertahap, terukur dan berkelanjutan dalam tenggang waktu yang cukup panjang.

Trilogi Pembangunan

Pada awal Orde Baru tahun 1967, kondisi perekonomian Indonesia sangat parah. Inflasi mencapai 650%, neraca keuangan defisit, negara tidak memiliki devisa hingga untuk melakukan impor beras pun tidak dapat dilakukan, padahal kondisi pada waktu itu dalam keadaan rawan pangan, bahkan rawan kelaparan.

Infrastruktur pertanian yang dibangun pada zaman Belanda  tidak berfungsi karena tidak dirawat, rusak.  Lebih dari tujuh puluh persen penduduk masih buta huruf, pertambahan penduduk lebih dua persen per tahun, dan pendapatan per kapita kurang dari 100 dolar per tahun.

Musabab keterpurukan ekonomi yang dialami Indonesia hingga menyengsarakan rakyat  karena sejak selesai perang kemerdekaan (1945-1950), tidak ada stabilitas politik dan keamanan hingga pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan.

Dari tahun 1950 sampai tahun 1959, Indonesia menganut sistem parlementer di mana perdana menteri yang menjalankan roda pemerintahan. Di era ini terjadi gonjang-ganjing politik hingga terdapat tujuh perdana menteri, kabinet jatuh bangun dan ada kabinet yang berusia hanya tiga bulan. Pada era ini keamanan sangat tidak kondusif, terjadi pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Permesta, Republik Maluku Selatan (RMS), Andi Azis, Kahar Muzakar, Kartosuwiryo, Daud Beureueh.

Belajar dari itu semua, maka Orde Baru melaksanakan pembangunan dalam bingkai Trilogi Pembangunan yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan untuk dapat melakukan pembangunan yang terencana, terukur — agar dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang setelah itu dilakukan pemerataan hasil pembangunan.

Visi pembangunan Orde Baru adalah menjadi negara industri yang didukung pertanian yang tangguh. Maka yang pertama dilakukan membenahi infrastruktur sektor pertanian dengan memperbaiki irigasi primier, sekunder, tertier, yang selama ini terbengkalai dan rusak, dibarengi dengan membuat irigasi baru setelah membuat beberapa waduk (Jatiluhur, Kedung Ombo, Gajahmungkur).

Menambah pabrik pupuk urea yang awalnya hanya satu yaitu pabrik pupuk Sriwijaya, menyiapkan bibit padi unggul (PB8), dan mengerahkan sarjana pertanian sebagai tenaga penyuluh ke setiap sentra pertanian. Dengan kesungguhan membangun sektor pertanian ini, butuh waktu tujuh belas tahun hingga Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Jadi hanya berilusi jika dalam satu tahun dapat mempersiapkan ketahanan pangan.

Seiring dengan pembangunan sektor pertanian, dilakukan pembangunan sektor industri yang juga dilakukan secara bertahap di mulai dari industri ringan, industri tepat guna, hingga industri berat serta industri yang membutuhkan teknologi tinggi yaitu industri pesawat terbang.

Dalam iklim politik dan keamanan yang stabil untuk jangka waktu yang cukup panjang, maka dapat dilakukan pembangunan yang terencana, terukur dan sesuai kemampuan, serta dilakukan secara bertahap, hingga pada tahun 1997 pendapatan per kapita mencapai 1200 dolar, naik hampir seribu dua ratus persen dihitung sejak Orde Baru memulai pembangunan.

Pembangunan Infrastruktur

Masuk pada era reformasi, tidak ada lagi kesinambungan pembangunan karena Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan presiden melaksanakan pemerintahannya sudah tidak ada (UUD diubah). Akibat perubahan Undang-Undang Dasar, maka setiap presiden melakukan pembangunan sekehendak hatinya, sesuai dengan seleranya.

Karena itu tidak salah jika visi Presiden Jokowi adalah konsentrasi pada pembangunan infrastruktur bahkan merencanakan memindahkan ibu kota. Namun akan menjadi masalah jika infrastruktur yang dibangun itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak tepat waktu, apa lagi penggunaannya dikomersialkan.

Mengenai pembangunan infrastruktur jalan tol misalnya. Pembangunan ini direncanakan sebagai sarana untuk mempercepat logistik, memudahkan mengangkut produk barang dan pergerakan orang. Pada kenyataannya jalan tol adalah jalan berbayar, jalan komersial, yang penggunaannya malah menaikkan biaya produksi, membuat produk kita malah kalah bersaing, dan menambah biaya untuk pergerakan orang.

Seharusnya yang dibangun adalah infrastruktur yang dapat menjadi nilai tambah bagi rakyat, seperti membangun atau memperbaiki secara massif jalan-jalan negara, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa, akan berdampak pada akselerasi pergerakan barang dan orang tanpa ada biaya tambahan.

Mengenai infrastruktur Bandara Kertajati, misalnya.  Bandara ini dibangun dengan biaya triliun rupiah namun tidak tepat waktu kalau tidak ingin dikatakan mubazir. Juga bandara di Yogyakarta yang kapasitas penggunaannya masih di bawah dua puluh persen dari kapasitas terpasang, akibatnya operation cost  tidak tertutupi atau rugi, yang sebetulnya tidak perlu terjadi jika direncanakan dengan baik dan benar, serta terukur.

Yang juga tidak tepat waktu dan tidak tepat guna adalah pembangunan Light Rail Transit  (LRT) di Palembang, LRT di Jakarta, Kereta Bandara. Pembangunan LRT di Palembang  tidak tepat waktu dan  tidak tepat guna karena di kota itu belum butuh moda transportasi LRT,  karena moda transportasi yang ada masih sangat memadai dan penggunaannya masih sangat mudah didapat dengan biaya terjangkau. Karena kurang peminat maka pengoperasian LRT di Palembang merugi cukup besar. Juga hal yang sama dengan LRT di Jakarta dan Kereta Bandara yang  occupancy  sekarang kurang dari dua puluh persen.

 Covid-19 Mengaudit Infrastruktur

Tidak butuh lama untuk menilai pembangunan infrastruktur karena pandemi Covid-19,  tak dinyana  melakukan audit eksternal terhadap pembangunan infrastruktur. Dampak Covid-19 memaksa orang di rumah, pabrik dan perkantoran serta pertokoan tutup, mengakibatkan terjadi pemutusan kerja secara massal — dan mulai tampak bahwa pembangunan infrastruktur seperti tidak berfungsi dalam membantu rakyat menghadapi dampak dari pandemi Covid-19, terutama dalam bidang ekonomi.

Covid-19 membuat ekonomi dunia melambat bahkan beberapa negara sudah mengalami resesi, dan jika pada kwartal ketiga pertumbuhan minus maka Indonesia pun masuk ke dalam resesi. Diambang resesi ini maka terlihat bahwa pembangunan infrastruktur tidak sama sekali menambah penguatan ekonomi rakyat.

Jika saja pembangunan dilakukan secara berkesinambungan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, maka landasan pembangunan Orde Baru yaitu membangun negara industri dengan didukung pertanian yang tangguh, membuat taraf hidup mayoritas rakyat yang hidup dalam sektor pertanian dan sektor industri yang membuka banyak lapangan kerja. Terbuka luas lapangan kerja ini akan menaikkan pendapatan per kapita secara signifikan, membuat masyarakat jauh lebih kuat menghadapi resesi ekonomi.

Menyebut Singapura yang mengalami pertumbuhan minus empat puluh hingga mengalami resesi ekonomi, tidak bisa disamakan atau apple to apple dengan Indonesia yang sangat mungkin juga masuk dalam resesi.  Singapura memiliki pendapatan per kapita 49 ribu dolar sedangkan Indonesia hanya 3 ribu dolar.  Artinya, jika rakyat Indonesia bisa bertahan satu bulan dalam menghadapi resesi, rakyat Singapura lebih dari enam belas bulan.

Lalu menyebut ekonomi kita lebih baik atau belum masuk resesi karena tidak melakukan lockdown sedangkan Singapura yang sudah mengalami krisis ekonomi karena melakukan lockdown, adalah pernyataan  yang tidak elok — mengiris perasaan keluarga korban Covid-19 yang meninggal dunia karena sangat mungkin jika dari awal Indonesia melakukan lockdown  keluarga mereka masih hidup.

Audit eksternal Covid-19 menjadi pelajaran dalam membangun bangsa, dan semoga ke depan ada kesinambungan pembangunan karena membangun satu bangsa harus dilakukan secara terencana,  terprogram,  terukur, dilaksanakan secara bertahap — dan tidak ada negara yang dapat memakmurkan rakyatnya dengan cara yang instan,  apalagi ujug-ujug. ***

Noor Johan Nuh, Penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Lihat juga...