Tunggakan Pajak PBB di Kota Semarang Capai Rp600 Miliar

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Nilai tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Semarang cukup besar, mencapai Rp600 miliar. Untuk mengejar pembayaran pajak tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk melakukan penagihan bagi wajib pajak yang menunggak.

“Kita sudah bekerja sama dengan Kejari Kota Semarang, untuk melakukan penagihan bagi wajib pajak yang menunggak. Mereka yang menunggak ini, akan mendapat surat dari Kejari untuk segera melunasi tagihan pajak PBB,” papar Kepala Bapenda Kota Semarang, Agus Wuryanto di Semarang, Rabu (12/8/2020).

Dipaparkan, dari tunggakan sekitar Rp600 miliar, pihaknya berharap setidaknya Rp166 miliar bisa tertagih. “Surat tagihan dari Kejari ini, rencananya akan dikirim pada akhir Agustus 2020. Ini sesuai dengan batas akhir pembayaran tahunan, setiap bulan Agustus,” lanjutnya.

Ditandaskan, pelimpahan penagihan ke kejaksaan tersebut, atas dasar lembaga tersebut sebagai pengacara negara. “Ini khusus untuk tunggakan yang nilainya diatas Rp10 juta, sedangkan Bapenda akan menagih yang tunggakan di bawah itu,” tandas Agus.

Sementara, terkait realisasi pajak PBB pada tahun 2020, pihaknya sudah menerima sebanyak Rp371 miliar atau mencapai 89 persen dari target sebesar Rp416 miliar. “Kami harapkan masyarakat, yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, untuk bisa segera menyelesaikannya. Batas waktu pembayaran hingga 31 Agustus mendatang,” tandasnya.

Terpisah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memaparkan, dengan membayar pajak, berarti masyarakat ikut serta dalam membangun kemajuan Kota Semarang. “Untuk itu, saya mengajak sedulur-sedulur semua, untuk bisa menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat,” paparnya.

Di lain pihak, Pemkot Semarang juga memahami bahwa di tengah pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat juga menurun. Untuk itu, pihaknya memberikan stimulus-stimulus untuk mengurangi beban pajak.

“Selain membebaskan denda PBB, hingga saat ini Bapenda juga memberikan diskon terhadap pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 10 persen hingga Agustus ini. Pajak hotel dan hiburan juga diberi keringanan,” terangnya.

Stimulus-stimulus tersebut langsung otomatis terpotong oleh sistem tanpa harus melakukan pengajuan.

“Keringanan pajak hotel dan hiburan hingga Desember secara berjenjang yaitu Agustus keringanan 15 persen, September-Oktober 10 persen, dam November-Desember 5 persen,” pungkasnya.

Lihat juga...