Upaya Pemerintah Tekan Kasus HIV/AIDS di Usia Produktif

Editor: Makmun Hidayat

Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dr. Istiati Suraningsih, M.KK saat seminar online yang digelar oleh Universitas YARSI, Jumat (14/8/2020). -Foto Ranny Supusepa

JAKARTA — Upaya aktif pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran maupun munculnya kasus baru HIV/AIDS di lingkungan kerja merupakan langkah nyata mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari fenomena semakin meningkatnya jumlah penderita HIV AIDS di kalangan usia produktif.

Kepala Seksi Pengawasan Norma Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dr. Muzakir, MKM menyatakan pada data Januari hingga Maret 2020 tercatat ada 85,7 persen pengidap HIV usia produktif.

“Yang berumur 20-24 tahun itu ada 14.1 persen dan yang berumur 25-49 tahun itu ada 71,6 persen. Dengan pembagian pengidap yang berjenis kelamin pria ada 67 persen dan wanita 33 persen,” kata Muzakir saat seminar online yang digelar oleh Universitas YARSI, Jumat (14/8/2020).

Dan risiko terbesar dihadapi laki-laki yang bekerja pada sektor pekerjaan transportasi dan pelayaran, pertambangan dan migas, konstruksi, perkebunan dan perusahaan yang dekat dengan hotspot atau wilayah hiburan.

“Kita mengenal istilah 3M atau Man, Mobile with Money. Yang merujuk pada pekerja usia produktif di mana pekerja tersebut ada pada periode aktif secara seksual yang menyebabkan mereka mampu tertular dan menularkan dan berada pada lokasi yang jauh dari keluarga,” urainya.

Ditambah dengan banyaknya industri hiburan dan masih kurangnya akses informasi dan pelayanan HIV/AIDS untuk pekerja, juga menyebabkan risiko transmisi HIV/AIDS.

“Oleh karena itu pemerintah menganggap penting untuk mengeluarkan beberapa undang-undang dan juga Surat Edaran Menteri untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku dunia usaha dalam mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS ini. Tentunya dengan upaya menciptakan hubungan industrial yang kondusif dari masalah HIV AIDS dan memutus salah satu mata rantai penularan HIV melalui program P2 HIV/AIDS di tempat kerja,” ucapnya lagi.

Kepala Seksi Pengawasan Norma Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dr. Muzakir, MKM saat seminar online yang diselenggarakan oleh Universitas YARSI, Jumat (14/8/2020). -Foto Ranny Supusepa

Beberapa regulasi yang mendukung upaya ini adalah UU No,1 tahun 1970, Kepmennakertran No. 68 tahun 2004 maupun SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020.

“Dalam masa pandemi COVID-19 ini pun, diharapkan industri tetap melakukan protokol kerja yang mengacu pada perlindungan pekerja dari risiko COVID-19 yang digabungkan dengan perlindungan dari risiko HIV AIDS dengan menerapkan secara aktif Program Kesehatan Kerja, seperti P2HIV-AIDS, P4GN dan GPS,” kata Muzakir.

Dan pemerintah mendorong agar pelaku usaha atau pihak industri bisa menyalurkan CSR-nya untuk program yang terkait dengan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS ini.

“Sosialisasi tepat pada pekerja yang merupakan bagian dari masyarakat, akan memberikan pemahaman pada pekerja. Sehingga bisa menularkannya kepada keluarganya, sebagai orang terdekat maupun lingkungan di sekitarnya,” tandasnya.

Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dr. Istiati Suraningsih, M.KK menyatakan berdasarkan regulasi yang ada, yaitu Permenaker 68 tahun 2004, pengusaha memiliki kewajiban untuk mendukung upaya pemerintah ini.

“Pengusaha itu wajib untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja dan memberi perlindungan kepada pekerja dengan HIV AIDS tanpa diskriminatif,” kata Istiati dalam kesempatan yang sama.

Dan pengusaha dilarang untuk melakukan tes HIV pada proses rekrutmen, pemeriksaan kesehatan rutin dan kelanjutan status.U

“Tes HIV itu harus dilakukan dengan sukarela dengan persetujuan tertulis yang didahului dengan konseling yang sudah disediakan oleh pelaku usaha,” ucapnya.

Jadi pekerja, lanjutnya, harus memahami bahwa dirinya, khusus bagi penderita HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan pekerja lainnya.

“Yang ingin kita capai adalah pekerja yang sehat dan produktif dan tidak menerima stigma maupun perlakuan diskriminatif dengan tetap melakukan pencegahan penularan dan mencegah kematian dengan pengobatan yang tepat,” pungkasnya.

Lihat juga...