Ada Apa dengan Mapel Sejarah?

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kecenderungan pola pengajaran mata pelajaran (mapel) sejarah yang dianggap membosankan, ditanggapi berbeda oleh pengajar dan pengamat pendidikan, masing-masing memiliki argumennya sendiri.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyatakan ada kecenderungan penyajian mapel sejarah membuat anak-anak bosan.

“Pembelajaran sejarah oleh para guru selama ini memang cenderung hafalan. Bukan pemaknaan dan esensi nilai-nilai apa saja dari suatu peristiwa sejarah tersebut bagi perjalanan bangsa dan bagaimana peristiwa buruk bisa menjadi pembelajaran yang tidak boleh terulang di kemudian hari,” kata Retno saat dihubungi, Selasa (22/9/2020).

Selama ini, lanjutnya, pembelajaran sejarah cenderung membosankan bagi anak-anak murid.

“Karena hanya hafalan seputar apa kejadian, di mana kejadiannya, siapa saja tokoh sejarahnya, kapan terjadinya dan di mana kejadiannya. Tapi sebab dari peristiwa sejarah itu jarang digali dan didalami melalui dialog. Kalau hafalan, cenderung mudah dilupakan dan tidak dipahami makna suatu peristiwa sejarah,” ucapnya.

Guru Sejarah SMAN 5 Bandung, Eka Harijanto, M.Pd, saat dihubungi, Selasa (22/9/2020). -Foto Ranny Supusepa

Menanggapi hal ini, Guru Sejarah SMAN 5 Bandung, Eka Harijanto, M.Pd, menyatakan para pengamat sebaiknya tidak langsung meminta revisi pola ajar sebelum memahami sistem ajar yang diterapkan pemerintah, yang dalam hal ini, Kemendikbud.

“Untuk pola pengajaran dan anggapan bahwa pelajaran sejarah membosankan, harusnya dilihat sisi lainnya dulu. Guru-guru PNS punya kewajiban mengajar tatap muka minimal 24 jam, ada yang 26, 27 dan lebih. Supaya bisa memenuhi minimal 24 maka ia harus mengajar banyak kelas,” kata Eka, saat dihubungi terpisah.

Untuk mapel sejarah, ujarnya, wajib 2 jam per minggu untuk semua jurusan yaitu MIPA, IPS dan Bahasa.

“Artinya, supaya bisa 24 jam berarti harus mengajar 12 kelas, yang rata-rata siswanya 32-36 orang. Diperberat lagi dengan ketentuan evaluasinya, yang jika tidak 24 jam maka guru tersebut tidak menerima tunjangan sertifikasi. Mengajar 24 jam itu melelahkan lho,” keluh Eka.

Memang ada Permendikbud yang  mengatur bahwa jam mengajar guru itu minimal 18 jam dan agar dihitung 24 jam maka ia mempunyai tugas tambahan seperti wali kelas, pembina OSIS, dan lain-lain.

“Tapi Permen ini diamputasi oleh aturan Dapodik yang mensyaratkan tatap muka 24 jam. Seharusnya memang minimal 18 jam. Ini harusnya juga di-review, terlalu banyak aturan yang membelenggu guru,” tandasnya.

Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji saat dihubungi, Selasa (22/9/2020). -Foto Ranny Supusepa

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menyatakan kondisi yang dikemukakan oleh KPAI menunjukkan mutu pendidik Indonesia masih jauh dari harapan.

“Harus ada perbaikan dari hulu ke hilir. Guru abad 21 itu butuh kemampuan TPACK (Tecnological, Pedagogical, Content Knowledge),” ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

Ia menyatakan Indonesia bisa mempelajari apa yang diterapkan oleh Singapura dan dimodifikasi agar cocok dengan karakteristik Indonesia.

“Indonesia ini lemah di SDM. Mau gonta ganti kurikulum tapi SDM-nya gak diberesin ya gak akan berubah,” katanya lebih lanjut.

Ia menyatakan Kemendikbud harus memulai dengan mempersiapkan guru-guru dengan matang sebelum turun mengajar.

“Kurikulum itu ibarat mobil. KTSP itu Avanza, K13 itu Inova, Kurikulumnya Nadiem itu Ferari. Kalau guru nggak bisa nyetir, nggak ada bedanya kan mau dikasih mobil seperti apa pun juga,” ucapnya.

Jika dibandingkan dengan Singapura, yang menerapkan persiapan pra-service dan in-service, Indonesia masih sangat jauh.

In-servis saja minimum 100 jam per tahun. Para guru harus mengikuti pelatihan guru setiap tahun guna mengasah kemampuan mereka. Ini yang harus ditiru Indonesia, persiapan matang sebelum mengajar dan pelatihan selama mereka mengajar,” pungkasnya.

Lihat juga...