Anggaran TKDD Naik untuk Dukung Sejumlah Program Prioritas

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual beberapa waktu lalu. Foto Amar Faizal Haidar

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Rancangan APBN 2021 sebesar Rp796 triliun. Angka tersebut mengalami kenaiakan sekitar Rp32 triliun atau 4,2 persen dari postur TKDD 2020 yang termuat di dalam Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020, sebesar Rp763 triliun.

“Arah kebijakan TKDD kita kedepan ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk bisa terlibat aktif dalam agenda pemulihan ekonomi nasional, juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Selain dari TKDD pemerintah pusat juga memberi dukungan kepada daerah melalui hibah dan pinjaman daerah,” terang Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kegiatan Raker dengan Komite IV DPD RI, Rabu (9/9/2020) secara virtual.

Di forum itu, Menkeu juga menjelaskan komposisi TKDD, di mana anggaran transfer ke daerah sendiri dialokasikan sebesar Rp724 triliun, yang terbagi ke dalam; Dana Perimbangan Rp698 triliun; Dana Insentif Daerah Rp13,5 triliun; dan Dana Otonomi Khusus serta Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,3 triliun. Sementara untuk Dana Desa sebesar Rp72 triliun.

Sementara itu, Menkeu mengungkapkan, bahwa TKDD juga diberikan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, seperti Perlindungan Sosial yang diprediksi memakan anggaran sebesar Rp72 triliun.

“Jadi memang program perlindungan sosial ini akan kita lanjutkan di tahun depan. Nanti anggarannya menggunakan dana desa melalui program BLT Dana Desa,” ujar Menkeu.

Program prioritas selanjutnya yang akan didukung oleh TKDD adalah Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani/Nelayan sebesar Rp10,05 triliun. Lalu program Pengembangan pariwisata sebesar Rp5,2 triliun. Pembangunan ICT untuk mendukung digitalisasi Pendidikan dan Kesehatan, serta pengembangan desa digital sebesar Rp9,02 triliun.

“Kemudian ada pula program prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas ini anggarannya sebesar Rp9,28 triliun. Terakhir adalah program Reformasi Pendidikan dan Kesehatan, kita membutuhkan anggaran sangat besar untuk ini, sebesar Rp 337,7 triliun,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...