Angka Covid-19 Terus Naik, Penegakan Hukum Prokes Belum Maksimal

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Kasus penyebaran covid-19 di beberapa daerah di Jateng masih cukup tinggi. Berdasarkan data corona.jatengprov.go.id, pada Senin (14/9/2020), pukul 14.00 WIB, jumlah kasus positif mencapai 18.136. Dari total itu, 2.831 pasien dirawat di rumah sakit, 13.628 sembuh dan 1.677 orang yang meninggal dunia.

“Kalau kita lihat pergerakannya, tren covid-19 di beberap daerah di Jateng memang naik. Untuk itu, kami minta agar penerapan protokol kesehatan diperketat. Termasuk pelaksanaan penegakan hukum, bagi mereka yang melanggar aturan tersebut,” papar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di sela rapat dengan seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Jateng di kantor Gubernuran Jateng, Semarang, Senin (14/9/2020).

Dipaparkan, meski ada puluhan ribu warga yang terjaring karena tidak menerapkan protokol kesehatan, khususnya tidak memakai masker saat beraktivitas di tempat umum, namun hal tersebut belum berdampak pada kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin.

Jika dilihat datanya, dari akhir Agustus 2020 sampai saat ini, tercatat sebanyak 25.669 orang yang terjaring operasi protokol kesehatan se-Jateng. “Ini yang harus dievaluasi bersama. Sebab saya lihat, masih banyak warga yang menganggap enteng covid-19 dan enggan memakai masker,” tandasnya.

Ganjar menilai ada sembilan wilayah di Jateng, yang perlu mendapat perhatian, terkait kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, yakni Kota Semarang, Kabupaten Pati, Rembang, Boyolali, Sragen, Wonosobo, Pemalang, Kudus dan Kabupaten Tegal.

“Khususnya Kota Semarang, yang menjadi penyumbang angka tertinggi covid-19 di Jateng. Maka saya minta, di daerah-daerah itu dilakukan pengetatan-pengetatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan,” tegasnya.

Termasuk meminta Satpol PP di sembilan daerah itu untuk melakukan patroli rutin. Tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya kerumunan, harus selalu didatangi untuk dibubarkan.

“Saya minta Bupati/Wali Kota yang ada di sembilan daerah itu bersama-sama melakukan pengetatan saat ini, agar semuanya bisa terkendali. Semua event yang berpotensi mendatangkan kerumunan massa, harus ditunda. Semua buat virtual saja. Kalau toh harus ada event, maka yang hadir harus sedikit dan protokol kesehatannya harus ketat,” tandasnya.

Sementara, terkait hukuman pada pelanggar disiplin, Ganjar mengatakan masukan dari Satpol PP dalam evaluasi ini akan menjadi catatan.

“Karena ini sudah berjalan, jadi kami evaluasi. Apakah ada efek jeranya atau tidak. Biro Hukum saya minta evaluasi, mengajak ahli pidana untuk membahas itu. Kami berharap, hukuman nantinya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar-benar memberikan efek jera,” tandasnya.

Ketidakpatuhan masyarakat dalam penerapan prokes, juga disampaikan Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwanto. Dari operasi yang digelar di Kota Semarang, setidaknya ada 635 orang yang terjaring dalam razia prokes.

“Namun nampaknya, hukuman protokol kesehatan berupa sanksi sosial yang kita terapkan, kurang memberikan efek jera. Mereka yang kita hukum dengan menyapu jalan atau push up, malah senyum dan selfie ria. Bisa jadi mereka nanti juga akan mengulang kembali, dengan tidak memakai masker,” tandasnya.

Sementara, Kepala Satpol PP Jateng, Budiyanto, menjelaskan operasi penegakan hukum akan terus dilakukan. Terutama, di sembilan daerah yang menjadi perhatian yakni Kota Semarang, Kabupaten Pati, Rembang, Boyolali, Sragen, Wonosobo, Pemalang, Kudus dan Kabupaten Tegal.

“Ada 175 operasi yang kami rencanakan secara serentak di bulan Oktober nanti. Tiap-tiap daerah, minimal ada lima titik operasi,” pungkasnya.

Lihat juga...