Aptrindo Sambut Baik Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), menyambut gembira langkah pemerintah dalam menata ekosistem logistik nasional atau national logistic ecosystem (NLE), yang selama ini dianggap berantakan dan menghambat produktivitas truk.

“Kami optimis jika NLE ini dijalankan secara benar, akan sangat menolong produktivitas truk yang agak terhambat. Karena selama ini hanya 50 persen produktivitas truk di Indonesia, dan ini sangat tragis sekali,” terang Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan, dalam acara media briefing terkait Penataan Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (14/9/2020).

Ketua Aptrindo, Gemilang Tarigan, dalam kegiatan media briefing bertajuk Penataan Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (24/9/2020). –Foto: Amar Faizal Haidar

Tarigan menyatakan, bahwa sejatinya truk logistik hanya beroperasi di tiga titik, yaitu pelabuhan, pabrik, dan di jalan. Namun sayangnya, aktivitas di tiga titik tersebut kerap kali terhambat oleh arus birokrasi yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang.

“Bayangkan, kita harus menunggu dokumen dan muat barang itu sampai 20 jam lamanya di Pelabuhan, padahal dulu kita sempat pernah 8 jam. Jadi, ini sangat disayangkan dan tentu mempengaruhi produktivitas truk. Karena itu, penataan menjadi wajib diadakan,” ujar Tarigan.

Di forum yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui sistem logistik nasional saat ini memang semrawut. Bahkan, Menkeu tidak segan menyebut alur logistik itu ibarat benang kusut yang berbelit-belit.

“Kita sebetulnya sudah punya national single window (NSW), namun ini baru mengkoordinasi antara government to government. Namun, link-nya dengan para pengusaha, baik eksportir, importir maupun pelaku logistik, itu belum terhubung secara baik. Sehingga para pelaku usaha tersebut tetap harus melakukan submission dengan pemerintah secara terpisah-pisah. Ini yang sedang kita perbaiki,” papar Menkeu.

Sampai saat ini, kata Menkeu, proses pengembangan ekosistem logistik nasional telah memasuki babak piloting dan implementasi tahap awal untuk satu siklus inbound (impor), yang menjadi quickwin penataan ekosistem logistik nasional. Beberapa program yang dirancang sebagai quickwin sudah mulai terlihat memberikan dampak.

“Melalui Single Submission (SSm) pengangkut, penyampaian data tidak perlu lagi dilakukan secara berulang. Melalui Ekosistem Logistik Nasional, pengangkut hanya perlu menyampaikan data melalui sistem INSW, yang kemudian akan didistribusikan kepada tujuh instansi. Dengan SSm pengangkut, efisiensi waktu akan mencapai 74 persen dengan perkiraan nilai efisiensi per tahun mencapai Rp60 miliar,” jelas Menkeu.

Selain itu, Menurut Mekeu, SSm dan joint inspection antara Bea Cukai dan Karantina juga telah menciptakan efisiensi, baik dalam proses pemeriksaan maupun biaya yang diperlukan. Implementasi proses bisnis ini telah dilakukan secara bertahap di tiga pelabuhan besar, yaitu Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok.

“Efisiensi percepatan pemeriksaan melalui joint inspection diperkirakan dapat mencapai 35 persen sampai 56 persen, serta efisiensi biaya mencapai Rp85 miliar,” tukasnya.

Menkeu mengungkapkan, pemerintah secara bertahap akan mengimplementasikan Ekosistem Logistik Nasional di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang telah siap memasuki fase implementasi dan menjadi kawasan percontohan adalah Batam.

“Melalui Ekosistem Logistik, Batam yang merupakan bagian dari Ekosistem Logistik Nasional, pemerintah akan menyederhanakan layanan ship to ship floating storage unit (STS FSU). Jika sebelumnya pengajuan data masih dilakukan manual di beberapa unit kementerian/lembaga dan membutuhkan waktu setidaknya tiga hari, maka lewat ekosistem logistik akan menjadi lebih efisien, karena pengajuan data hanya diperlukan satu kali, sehingga diperkirakan akan mempercepat waktu layanan hingga 70 persen atau mencapai satu hari,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...