ASN di Jateng Langgar Prokes, Siap-siap Didenda Rp500 Ribu

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Langkah tegas diambil Pemprov Jawa Tengah, untuk mendisiplinkan para aparatur sipil negara (ASN) dalam penerapan protokol kesehatan, baik di lingkungan kerja atau pun dalam keseharian.

Hal tersebut ditandai dengan terbitnya peraturan gubernur (pergub) Jateng tentang pelaksanaan protokol kesehatan bagi ASN. Nantinya, setiap pegawai negeri yang melanggar dan tidak melaksanakan protokol kesehatan, akan mendapatkan teguran lisan, tertulis, hingga denda Rp500 ribu.

Bahkan jika melakukan pelanggaran berat, tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai tersebut, akan dipotong 10 persen selama tiga bulan.

“Langkah tegas ini saya ambil, untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19. Kita sekarang membuat komitmen, diantara ASN Pemprov Jateng. Kita harus memberikan contoh, agar berlaku disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Makanya saya buat pergub ini,” papar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di sela pemaparan Pergub protokol kesehatan di kompleks Gubernuran Jateng, Semarang, Rabu (2/9/2020).

Ditandaskan, pergub tersebut sudah ditandatangani, dan segera disosialisasikan kepada seluruh instansi, dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah Pemprov Jateng.

“Sudah saya tandatangani. Jadi sekarang, saya minta semua Kepala Dinas menyosialisasikan kepada bawahannya, sehingga dalam waktu yang sangat pendek, mereka bisa disiplin menata dirinya sekaligus tempat kerja untuk melaksanakan protokol kesehatan,” tegasnya.

Masyarakat pun diminta untuk ikut berpartisipasi dengan melakukan pengawasan. Termasuk, jika melihat ada ASN Pemprov Jateng yang melanggar protokol kesehatan di tempat keramaian atau tempat umum, dapat memfoto dan melaporkannya.

“Bisa difoto terus kirim ke saya. Di samping itu, tentu Satpol PP, BKD dan Inspektorat akan kita libatkan untuk melakukan kontrol,” terang Ganjar.

Sementara, Plt Sekda Pemprov Jateng, Herru Setiadhie menerangkan, pergub tersebut dibuat berdasarkan kewajiban ASN, untuk dapat memberikan contoh yang benar kepada masyarakat. Khususnya, terkait penerapan protokol kesehatan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

“Itu yang menjadi dasar pembuatan pergub tentang penerapan protokol kesehatan bagi ASN. Untuk itu, kami minta para pegawai bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” terangnya.

Nantinya, pelanggar pergub tersebut juga bersiap untuk disanksi secara bertahap.

“Jadi ada urut-urutannya, mulai sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa pengumuman dan kerja sosial hingga sanksi berat berupa denda dan pemotongan TPP. Memang tidak langsung pada sanksi terberat,” tambah Heru.

Di satu sisi, pergub tersebut juga mengatur sanksi bagi instansi atau OPD, yang tidak menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan di kantor masing-masing.

Lihat juga...