Bangunan SMKN 1 Babelan Mangkrak Harus Jadi Perhatian Provinsi Jabar

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu, mengaku prihatin mangkraknya pembangunan SMKN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Saya mengibaratkan situasi mangkraknya bangunan SMKN 1 Babelan itu, ibarat seorang anak yang minta ke ayah, ditolak. Minta ke ibu, tidak diberikan,” kata Syaikhu dikonfirmasi Sabtu (5/9/2020).

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu melihat belum ada kejelasan soal status bangunan yang mangkrak. Seharusnya sudah jadi wewenang provinsi. Namun mungkin karena masa transisi dari kabupeten ke provinsi, sehingga ini belum tuntas.

Syaikhu mengatakan, dari tinjauan yang dilakukan diketahui bahwa sekolah tersebut berprestasi. Berbagai piala dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional diperlihatkan oleh kepala sekolah. Padahal sekolah itu terletak di tengah sawah. Bahkan ada 300 calon siswa yang ditolak tahun ini karena kuota.

Memprihatinkan lagi tambah Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) tersebut akses menuju sekolah. Untuk tiba di SMKN 1, jalan tanah berlubang dan bergelombang sepanjang 2 KM harus dilewati.

“Jalannya rusak. Masih tanah dan bergelombang serta berlubang. Padahal ini dekat sumur minyak Pertamina. Harusnya mulus,” ungkap Syaikhu.

Dia berharap, fasilitas pendidikan diprioritaskan. Sebab ini kunci membangun bangsa dan negara. Itu jika serius ingin mencerdaskan dan membangun bangsa.

Ahmad Syaikhu, meninjau bangunan SMKN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi yang mangrak, didampingi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan III Casmadi, Komite Sekolah dan warga setempat.

Kepala Sekolah SMKN I Babelan, Saparudin mengakui bahwa bangunan enam kelas tersebut sudah terbengkalai sejak tahun 2015. Dikatakan kontraktor meninggalkan pekerjaan tanpa kejelasan.

Hak tersebut diakui oleh Ani Rukmini, Ketua Komisi I DPRD kota Bekasi, dengan mengatakan pihak pelaksana meninggalkan pekerjaan begitu saja karena ada pengalihan. Padahal jelasnya biaya bangunan SMKN 1 Babelan menggunakan dana APBD mencapai Rp17 miliar.

“Saat pelaksanaan pembangunan dilakukan alih kelola. Sehingga tidak dikucurkan lagi anggaran oleh APBD Kabupaten Bekasi, karena sudah alih kelola oleh Provinsi,” tegas Ani .

Tapi tentunya meninggalkan pertanyaan apakah perusahaan pelaksana tersebut sudah menunaikan semua kewajiban yang di bebankan melalui APBD Kabupaten Bekasi sesuai anggaran. Hal tersebut imbuhnya belum jelas.

“Soal tanggungjawab penggunaan anggaran pelaksanaan SMKN 1 Babelan harus dibuka ke publik agar menjadi disiplin kedepannya bagi pengguna anggaran,” tukasnya.

Saat ini, jelas Ani, anggran yang dikucurkan oleh kabupaten Bekasi mencapai Rp1,7 miliar terkesan mubazir apabila gedung SMKN I Babelan tersebut tidak dilanjutkan. Menurutnya banyak kasus serupa terjadi di daerah karena alih pengelolaan untuk tingkat SMA/SMK ke tingkat Provinsi.

“Tapi tentunya harus ada good Will wilayah baik Kabupaten melakukan koordinasi ke tingkat Provinsi. Karena yang akan menikmati fasilitas bangunan itu anak daerah juga atau warga Kabupaten Bekasi sendiri,”tegasnya sehingga tidak terkesan buang anggaran.

Menurutnya dari tinjauan langsung tersebut bangunan gedung SMKN 1 Babelan masih bisa dilanjutkan dengan tidak perlu dibongkar ulang.

“Paling 1 miliar lagi, bangunan itu bisa lebih bagus. Biar tidak jadi bangunan angker seperti sekarang banyak ditumbuhi tanaman liar,”pungkasnya.

Lihat juga...