Bank Dunia Perkirakan Kemiskinan Esktrem di Indonesia Meningkat 3 Persen

Editor: Koko Triarko

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemekeu, Febrio Nathan Kacaribu, saat menjadi narasumber dalam jumpa pers virtual, beberapa waktu lalu. –Dok: CDN

JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) baru saja merilis update terbaru yang menggambarkan kondisi perekonomian terkini negara-negara di kawasan Asia bagian Timur dan Pasifik, termasuk outlook Indonesia. Salah satu prediksi yang mencolok dari rilis tersebut adalah melonjaknya tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 3 persen, akibat dampak pandemi Covid-19 di 2020.

“Angka kemiskinan ekstrem diproyeksi kembali meningkat untuk pertama kalinya sejak 2006. Kemiskinan ekstrem meningkat dari 2,7 persen di 2019 menjadi 3,0 persen di 2020 (berdasarkan garis kemiskinan US$1,9 pendapatan perkapita perhari–2011 PPP),” sebagaimana tertulis dalam rilis tersebut dan diteruskan oleh Kementerian Keuangan, Selasa (29/9/2020).

Merespons hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan, bahwa pemerintah akan terus mempercepat penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bahkan, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang JPS hingga tahun depan, untuk menekan lonjakan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem nasional.

“Sejauh ini, mayoritas masyarakat kelompok 40 persen pendapatan terendah telah mendapat dukungan pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik dalam bentuk JPS, bantuan/pembiayaan usaha, maupun subsidi listrik. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp203,9T atau sekitar 0,9 persen terhadap PDB untuk JPS. Bantuan ini bahkan tidak hanya menyasar masyarakat 40 persen terbawah, namun juga kelas menengah yang terdampak melalui berbagai program, seperti Program Kartu Pra Kerja dan Program Padat Karya,” terang Febrio.

Pemerintah, kata Febrio, menyadari bahwa implementasi program JPS perlu dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan cakupan memadai untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini perlu menjadi fokus evaluasi dan perbaikan ke depan, untuk meningkatkan efektivitasnya.

Di samping itu, dalam rilis yang sama, Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 akan berada pada kisaran -2,0 sampai dengan -1,6 persen (year on year) yang merupakan pertumbuhan negatif pertama kali dalam dua dekade terakhir. Publikasi ini sekaligus merevisi perkiraan Bank Dunia sebelumnya (pada Bulan Juni 2020) sebesar 0,0 persen.

“Secara umum, outlook Bank Dunia ini masih sejalan dengan asesmen Pemerintah terkini yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam rentang -1,7 persen dan -0,6 persen,” ujar Febrio.

Bank Dunia menilai berbagai faktor akibat eskalasi pandemi Covid-19, seperti pembatasan mobilitas, peningkatan risiko kesehatan, dan pelemahan ekonomi global telah memberikan tekanan terhadap permintaan domestik, baik aktivitas konsumsi maupun investasi.

Di sisi lain, kondisi permintaan domestik yang masih relatif lemah tersebut, menahan indikator makro lainnya tetap terjaga, yakni inflasi sebesar 2,1 persen dan defisit neraca transaksi berjalan sekitar 1,3 persen terhadap PDB.

Pada 2021-2022, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan melalui proses pemulihan, meskipun masih dibayangi risiko dan tantangan terkait keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi di 2021 diprediksi berada dalam rentang 3,0 – 4,4 persen, dan di 2022 sebesar 5,1 persen.

Angka perkiraan tersebut mempertimbangkan adanya dampak baseline yang rendah, serta adanya penurunan potensi pertumbuhan -0,6 poin persentase dibandingkan kondisi sebelum pandemi, konsekuensi dari investasi dan produktivitas yang lebih rendah.

Lihat juga...