Banyak Difabel di Sikka tak Dapat BLT Covid-19

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas, dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Disabilitas juga didata untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas, tetapi pemerintah belum melakukan pendataan disabilitas secara benar dan faktual.

“Ada 9 hak yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Hak  pertama saja harus didata, tetapi ternyata Dinas Sosial Kabupaten Sikka tidak melakukan pendataan,“ sesal anggota Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika), Kabupaten Sikka, NTT, Ambrosius Dan, Minggu (20/9/2020).

Anggota Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika) Kabupaten Sikka, NTT, saat ditemui, Minggu (20/9/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Ambrosius mencontohkan, di Desa Seusina, Kecamatan Kewapante, terdapat  38 disabilitas dan satu dusun belum terdata, tetapi di kantor desa hanya terdata 11 orang saja.

Mantan anggota DPRD Sikka dua periode ini menambahkan, data di kantor camat Kewapante, dari 9 desa yang sudah terdata, hanya 2 desa, yakni Desa Seusina dan Waiara dengan kondisi tidak lengkap. Desa Waiara hanya 7 orang, padahal hanya didata baru 2 dusun saja.

“Undang-undang sudah memerintahkan wajib dilakukan pendataan, tetapi pemerintah tidak melakukan itu, sehingga Forsadika yang melakukan pendataan sendiri,” katanya.

Ketua Forsadika, Kabupaten Sikka, Maria Norma Yunita Ngewi, menyebutkan, lembaganya baru dua tahun berdiri dan rutin melakukan pendataan terhadap anggota disabilitas di Kabupaten Sikka.

Norma, sapannya, mengatakan selain melakukan advokasi organisasinya memperkuat kapasitas teman-teman difabel karena mereka secara mental sudah terdikriminasi, sehingga harus membangun motivasi mereka dan itu butuh proses.

“Selama ini memang belum ada perhatian pemerintah dan ada beberapa teman-teman difabel yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait Covid-19, karena aktif berbicara di desa dan kelurahan,” ucapnya.

Norma menyesalkan, ada banyak disabilitas di Kabupaten Sikka yang tidak dapat dana BLT Covid-19, karena belum berani bersuara terkait hak mereka. Padahal, mereka juga terkena dampak.

Ia menegaskan, masih ada diskriminasi kepada kaum difabel karena masih ada istilah kaum marjinal, sehingga pasti akan ada diskriminasi, sehingga pihaknya selalu melakukan advokasi, edukasi dan kolaborasi.

“Mimpi besar Forsadika, semoga Kabupaten Sikka menjadi kabupaten ramah difabel dan akses fasilitas publik bisa ramah difabel. Kalau bicara inklusi, ada kaitannya dengan partisipasi,” jelasnya.

Norma menambahkan, difabel tidak bisa berpartisipasi kalau tidak bisa mengakses fasilitas publik, pelayanan fisik dan nonfisik yang ada di Kabupaten Sikka.

Lihat juga...