Bapenda Semarang Kejar Target Tagihan PBB Rp150 Miliar

Editor: Koko Triarko

Kepala Bapenda, Agus Wuryanto, di sela rapat banggar di Semarang, Jumat (25/9/2020). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menargetkan bisa meraup Rp150 miliar dari tagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp600 miliar.

“Nilai tunggakan PBB di Kota Semarang cukup besar, mencapai Rp600 miliar. Untuk mengejar pembayaran pajak tersebut, kita telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang untuk melakukan penagihan bagi wajib pajak yang menunggak,” papar Kepala Bapenda, Agus Wuryanto, di sela rapat banggar di Semarang, Jumat (25/9/2020).

Dipaparkan, wajib pajak yang masih menunggak sudah mendapat surat dari Kejari Kota Semarang untuk segera melunasi tagihan pajak PBB mereka.

“Surat penagihan sudah mulai dikirimkan ke masing-masing penunggak pajak sejak seminggu lalu. Wajib pajak yang mendapat surat tagihan dari Kejari ini, mereka yang mempunyai tunggakan di atas Rp5 juta. Rata-rata memang atas nama perusahaan, pabrik, lembaga, yayasan atau organisasi, bukan perseorangan atau rumah tangga,” tambahnya.

Agus menambahkan, dari angka tunggakan Rp600 miliar, pihaknya berharap bisa cair Rp 150 miliar. “Kita memang sengaja menyasar bagi mereka yang memiliki tunggakan di atas Rp 5juta, agar tidak membuat gaduh di kalangan masyarakat bawah. Apalagi, saat ini masih pandemi Covid-19, sehingga ekonomi masyarakat pun masih tertekan,” jelasnya.

Sejauh ini, untuk pendapatan Kota Semarang dari sektor pajak sudah mencapai 75 persen, di angka Rp 1,074 triliun dari target Rp 1,4 triliun.

“Saat ini rata-rata pemasukan pajak per bulan mencapai 8-8,5 persen per bulan dari total target. Kalau sekarang masih tiga bulan, hingga Desember 2020, kita berharap target pendapatan bisa terlampaui. Ditambah dari tunggakan pajak PBB yang cair,” tegasnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Kota Semarang, Subagio Gigih Wijaya, menjelaskan, sebanyak 3.906 wajib pajak mendapat surat penagihan dari Kejari terkait tunggakan PBB yang dilakukan.

“Mekanisme penagihannya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang dikeluarkan Bapenda Kota Semarang, akan dilampiri surat penagihan oleh Kejari Kota Semarang. SPPT dan surat penagihan tersebut kemudian dikirim ke setiap wajib pajak melalui kantor Pos,” jelasnya.

Sementara, untuk pembayaran bisa dilakukan di loket pembayaran yang sudah disediakan Bapenda. “Kejari selaku jaksa pengacara negara hanya memberikan pendampingan hukum,” terangnya.

Subagio memaparkan, dari pengalaman penagihan yang sudah pernah dilakukan, ada beberapa faktor yang menjadikan PBB menunggak. Selain karena adanya oknum wajib pajak yang membandel, ada juga karena objek pajak sudah beralih tangan kepemilikan.

“Jadi, objek pajak sudah berpindah, misalnya dijual, namun pajak PBB-nya belum dibayarkan oleh pemilik atau wajib pajak sebelumnya. Ini sering terjadi,” pungkasnya.

Lihat juga...