Bawaslu Jateng Siap Tangani Sengketa Pilkada 2020

Editor: Koko Triarko

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng, Heru Cahyono di Semarang, Kamis (24/9/2020). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sudah menyelesaikan tahapan penetapan pasangan calon (paslon) serta pengundian nomor urut dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, pada 23-24 September 2020.

Sampai tahapan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pemilihan di wilayah tersebut, mencatat belum ada pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dalam penetapan paslon.

“Tidak ada pengajuan sampai tahapan penetapan bakal pasangan calon (bapaslon) menjadi pasangan calon (paslon). Jajaran Bawaslu di Jateng, siap menangani jika ada permohonan penyelesaian sengketa,” papar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng, Heru Cahyono di Semarang, Kamis (24/9/2020).

Ditandaskan, meski dalam tahapan penetapan paslon tidak ada pengajuan, namun potensi sengketa dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada masih memungkinkan terjadi.

“Di tahapan kampanye, bisa saja muncul sengketa. Apalagi jika nanti sudah masuk dalam tahapan perhitungan suara hingga penetapan hasil. Sengketa tak hanya antarpeserta pemilihan dengan KPU, tapi juga bisa terjadi antarpeserta pemilihan,” tandasnya.

Heru menjelaskan, pihaknya siap menerima permohonan penyelesaian sengketa, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

“Setidaknya ada lima syarat yang perlu diperhatikan, yakni mengisi formulir dari Bawaslu tentang permohonan penyelesaian sengketa, kemudian identitas pemohon harus jelas, dibuktikan dengan KTP elektronik. Selain itu, ada alat bukti untuk permohonan penyelesaian sengketa, objek surat keputusan atau berita acara yang bersifat final dan daftar alat bukti,” tegasnya.

Ditegaskan, untuk mempercepat layanan sehingga potensi kedaluarsa objek sengketa bisa diminimalisir, sekaligus dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Bawaslu Jateng juga menerapkan sistem online pendaftaran penyelesaian sengketa, melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

“Tidak hanya itu, nantinya dalam proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, pemohon juga harus mematuhi protokol kesehatan, hingga tidak mengerahkan pendukung,” tandasnya.

Sementara Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiudin, menambahkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di 21 kabupaten/kota di Jateng, pihaknya sudah menyelesaikan dua permohonan.

“Ada dua permohonan, namun pada saat tahapan pencalonan bakal calon perseorangan. Dua permohonan itu terjadi di Kabupaten Purworejo. Mereka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Purworejo, terkait keputusan KPU Purworejo yang menolak penyerahan dokumen dukungan hasil perbaikan,” terangnya.

Dalam pembacaan putusan musyawarah sengketa, Bawaslu Purworejo akhirnya menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon. Dalam pertimbangannya, majelis musyawarah menyampaikan, bahwa dalil yang digunakan pemohon tidak terbukti.

Lihat juga...