Bawaslu Semarang: ASN Rentan Politik Praktis di Pilkada

Editor: Koko Triarko

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, saat ditemui di Semarang, Sabtu (5/9/2020). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, memastikan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwakot) Kota Semarang, bersifat melekat.

“Kita telah mengirimkan surat imbauan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat serta Lurah se-Kota Semarang, agar para ASN dapat memahami aturan hukum dan kode etik ASN, dalam menghadapi Pilwakot Semarang Tahun 2020,” papar Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, saat ditemui di Semarang, Sabtu (5/9/2020).

Dipaparkan, sesuai UU No 5/ 2014 tentang ASN, disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas.

Asas netralitas ini, diartikan setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, dan tidak memihak pada kepentingan siapa pun.

“Dalam aspek politik, sudah seharusnya netralitas dijunjung tinggi demi terwujudnya reformasi birokrasi,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berupaya melakukan pencegahan, terutama dengan menitik beratkan pada ASN di lingkungan Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Semarang, karena dinilai memiliki potensi rentan terhadap politik praktis dan ketidaknetralan.

“Kita tekankan khusus pada Lurah dan Camat se-Kota Semarang, karena posisi mereka memang sangat rentan dalam pusaran praktis dan ketidaknetralan. Selain itu, kita juga layangkan imbauan ke Sekda Kota Semarang. Harapannya, imbauan ini bisa diteruskan pada seluruh Dinas dan OPD di Kota Semarang,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini.

Dijelaskan, imbauan untuk menjaga netralitas ASN tersebut semata-mata untuk menegakkan marwah para pegawai negeri sipil tersebut, berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

“Ketentuan Netralitas ASN ini sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai ASN jo. PP Nomor 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN,” ujarnya

Pihaknya pun berharap, para ASN di Kota Semarang dapat menaati imbauan tersebut, dan tidak melakukan pelanggaran.

“Kita terus lakukan pengawasan, jika terbukti ada yang melanggar, akan dilakukan penanganan, termasuk pelaporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih, menegaskan, Bawaslu Jateng termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota, terus mengimbau dan bersosialisasi kepada para ASN, agar selalu menjaga netralitasnya dalam momentum pilkada 2020.

“Jika imbauan dan pencegahan tak dihiraukan, kita akan melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Sri, untuk tingkat Jateng sudah ada puluhan ASN yang mendapat sanksi dari KASN, karena ketidaknetralan mereka dalam Pilkada Jateng.

“Terbaru, ada lima ASN di Kabupaten Purbalingga, yang direkomendasikan terkena sanksi, karena tidak netral. Sebelumnya, ada 20 ASN dari kabupaten yang sama, juga mendapat sanksi karena keberpihakan dalam pilkada,” pungkasnya.

Lihat juga...