Berikan Masukan pada RUU, Para Ahli Dukung Percepatan EBT

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Upaya pemerintah untuk secepatnya melakukan percepatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) diwujudkan dengan menyegerakan pembahasan RUU EBT, yang melibatkan para pelaku usaha dan juga para ahli di bidangnya. Hal ini ditanggapi positif oleh pelaku dan pengamat EBT, dengan memberikan masukan-masukan kepada DPR.

Energy Project Leader Yayasan WWF Indonesia Indra Sari Wardhani saat diskusi online Energi Terbarukan, Rabu (23/9/2020) – Foto Ranny Supusepa

Energy Project Leader Yayasan WWF Indonesia, Indra Sari Wardhani menyatakan, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam RUU Energi Terbarukan.

“Adanya aspek sosial dan lingkungan, aspek partisipasi masyarakat dan perlindungan konsumen serta aspek keekonomian merupakan hal penting yang harus disertakan dalam pembahasan RUU EBT ini,” katanya dalam diskusi online, Rabu (23/9/2020).

Ia menjelaskan sangat penting untuk mencantumkan secara jelas target pengurangan emisi GRK sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim serta pengembangan energi terbarukan yang cerdas iklim untuk meningkatkan resiliensi atau ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim.

“Harus dimasukkan aspek pengembangan ET yang berkelanjutan memperhatikan ruang hidup masyarakat untuk menghindari atau meminimalkan dampak sosial dan lingkungan di tingkat lokal, terutama pada pembangunan ET yang berskala besar yang dibangun di wilayah nilai konservasi tinggi,” ujarnya.

Indra juga menyatakan bahwa apa yang dimaksud masyarakat juga harus didefinisikan secara jelas dalam konteks partisipasi masyarakat.

“Karena secara eksplisit organisasi masyarakat sipil diakui perannya dalam penyelenggaraan energi terbarukan. Perlindungan konsumen pun perlu diakomodir untuk menghindari konflik antara konsumen dan produsen, baik individu maupun badan usaha,” ujarnya lebih lanjut.

Yang paling terakhir adalah aspek keekonomian yang terkait dengan mekanisme penentuan harga energi terbarukan berdasarkan nilai ekonomi berkeadilan yang memberikan kepastian usaha.

“Juga perlu diperhatikan ketersediaan sumber daya energinya, skala atau kapasitas proyek dan tarif masukan untuk jenis energi terbarukan yang masih baru, seperti arus laut,” ucapnya.

Menghadirkan insentif dan dukungan bagi pengembangan energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan diharapkan akan membentuk mekanisme pasar yang atraktif di Indonesia.

“Perlu diperhatikan terkait mekanisme pembiayaan atau penjaminan investasi energi terbarukan serta mendorong pendanaan dalam negeri. Perlu juga diciptakan kondisi feasible bagi konsumen untuk berperan aktif dalam menggunakan energi terbarukan, misalnya dengan insentif dan kemudahan,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Manager Program Transformasi Energi IESR Jannata Giwangkara yang menyatakan RUU EBT harus mampu mendorong pembangunan energi terbarukan di Indonesia.

“RUU EBT ini harus mampu mengisi kekosongan peran energi terbarukan dalam UU Energi tahun 2007 karena selama ini UU yang ada belum secara jelas mendukung pengembangan energi terbarukan. Sehingga dengan adanya UU sendiri, maka berpotensi untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” kata Jannata dalam kesempatan yang sama.

Dengan menjadi payung legislasi nasional, diharapkan UU EBT ini akan mampu memperbaiki tata kelola energi terbarukan, yang antara lain dalam hal penetapan standar, roadmap pengembangan industri energi terbarukan maupun koordinasi antar lembaga.

“Disahkannya UU ini diharapkan akan menjadi sinyal positif bagi para pemangku kepentingan, dengan memberikan struktur harga konsisten, informasi akurat dan kemampuan untuk menangkap biaya sosial dan lingkungan,” pungkasnya.

Lihat juga...