BMPS Bekasi Dorong Pembentukan Perda Pendidikan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) tentang pendidikan di wilayah setempat.

Hal itu dimaksud untuk melindungi lembaga atau pun organisasi yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan agar bisa mendapat bantuan operasional melalui pemerintah daerah. Sehingga tidak terjadi kesan diskriminasi yang jauh antara sekolah swasta dan negeri seperti yang terjadi saat ini.

“Sebenarnya, kita sudah lama mendorong perda pendidikan tetapi selalu mentok ketika sampai di kepala daerah, tidak ada kelanjutan,” ujar Komaruddin, Ketua BMPS Kabupaten Bekasi kepada Cendana News, Kamis (17/9/2020).

Dikatakan, pendidikan swasta di wilayah Kabupaten Bekasi masih dianak-tirikan oleh pemerintah karena tidak perhatian meski memiliki tujuan sama mencerdaskan kehidupan warga.

Sementara, di Kota Bekasi ataupun Karawang, sekolah swasta ikut mendapatkan bantuan dari daerah baik berupa Bosda meskipun tidak banyak, hanya sebagai bentuk perhatian.

Ia membandingkan Kabupaten Karawang, bahkan sekolah di bawah naungan Kementrian Agama ikut mendapatkan bantuan. Karawang juga sudah memiliki perda khusus TPQ atau madrasah ibtidaiyah. Artinya ada perhatian di bidang pendidikan yang serius.

“Kabupaten Bekasi, jangankan Bosda yayasan pendidikan atau pun organisasi pendidikan tidak dibantu. Perda dimaksud agar yayasan, kepsek dan muridnya, mendapat bantuan sebagai bentuk perhatian di bidang pendidikan. Saat ini kan tidak ada payung hukumnya,” ucap Komaruddin.

Dia mengaku ironis, saat pembentukan perda lainnya sepertinya sangat mudah. Tapi ketika perda pendidikan selalu mentok. Padahal jelasnya, jumlah yayasan dan sekolah swasta dari SD sampai SMA di Kabupaten Bekasi, jumlahnya cukup banyak.

Menurutnya, perda pendidikan di Kota Bekasi dulu pernah terkonsep, bahkan pernah melakukan studi di wilayah Surabaya. Tapi kendalanya apa sehingga tidak jadi perda, Komarudin tidak mengetahui secara rinci. Ia hanya menyebut kendala ada di kepala daerah.

“Saya hanya miris ketika daerah tetangga seperti Kota Bekasi begitu perhatian kepada pendidikan dengan memberi bantuan operasional bagi lembaga atau yayasan. Di kabupaten sekolah swasta tingkat SD mencapai 250 jumlahnya. Sedangkan SMP ada sekitar hampir 200-an belum tingkat TK dan PAUD. Semua belum mendapat bantuan,” tukas Ketua BMPS dua periode tersebut.

Dikonfirmasi terkait dorongan pembentukan perda pendidikan, terpisah Pjs Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M. Nuh, hanya menjawab normatif dengan mengatakan bahwa pendidikan adalah hajat kehidupan orang. Pendidikan juga sebagai  tolok ukur pembangunan.

“Dengan adanya tuntutan butuh pengaturan tentang bantuan pendidikan, silakan diaspirasikan ,dirumuskan saja, nanti terserah bisa melalui Disdik atau hak inisiatif dewan,” ungkap M. Nuh.

Harusnya lanjut dia, ada inisiasi, karena untuk menjadi pansus harus ada ketua definitif. Saat ini belum terbentuk ketua definitif.

Dia menyarankan harus didorong melalui Komisi IV terkait perda pendidikan agar bantuan fasilitasi sarana pendidikan bisa terpenuhi.

Lihat juga...