Cegah Covid-19, Kegiatan Kampanye Diarahkan ke Virtual

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, memastikan seluruh kegiatan kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwakot) Semarang 2020, yang mengundang banyak massa di luar ruangan, dilarang dilakukan.

“Pilwakot kali ini berbeda, dengan sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi Covid-19, ada aturan-aturan yang membatasi ruang gerak paslon, parpol atau pun pendukung, dalam pelaksanaan kampanye. Hal tersebut, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” papar Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, dalam Deklarasi Kampanye Damai Pilkada di Semarang, Sabtu (26/9/2020).

Dipaparkan, sesuai PKPU No 13/2020, Henry menandaskan ada beberapa perubahan aturan dalam pelaksanaan kampanye. Termasuk  beberapa perubahan mengenai pelarangan dan pembatasan peserta kegiatan, termasuk untuk rapat, konser dan kegiatan besar lain.

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom saat ditemui di Semarang, Sabtu (26/9/2020). -Foto Arixc Ardana

“Jadi semua kegiatan kampanye yang mengundang banyak massa di luar ruangan, dilarang dilakukan. Mulai dari konser, jalan sehat, donor darah, bakti sosial, orasi di lapangan, semua dilarang.. Kegiatan kampanye diperbolehkan jika dialihkan ke basis virtual,” tugasnya.

Sementara, untuk kampanye dalam ruangan atau rapat terbatas, masih diperbolehkan, namun dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat, jaga jarak dan jumlah peserta dibatasi maksimal 50 orang.

Ditegaskan, aturan tersebut ditegakkan untuk mencegah, jangan sampai muncul kluster baru Covid-19 dari kegiatan kampanye di Kota Semarang.

“Kita semua harus berdamai dengan Covid-19, karena ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilkada demi menjaga kesehatan bersama,” tegas Henry.

Hal senada juga ditandaskan Kapolrestabes Semarang Kombes Auliansyah Lubis. Pihaknya kembali mengingatkan kepada paslon, parpol dan para pendukung, untuk mematuhi aturan dalam pelaksanaan kampanye, yang sudah disampaikan melalui PKPU.

“Selain itu juga ada, maklumat Kapolri tentang kepatuhan protokol kesehatan untuk pilkada yang aman dan sehat. Kita berharap, aturan ini dipatuhi bersama untuk kepentingan bersama juga. Tujuannya agar tidak menimbulkan potensi klaster pilkada,” ungkapnya.

Secara lebih jauh, orang nomor satu di jajaran Polrestabes Semarang tersebut menegaskan ada empat poin yang disebutkan dalam maklumat Kapolri, yakni dalam Pilkada 2020 untuk tetap mengutamakan keselamatan jiwa, dengan mematuhi kebijakan, peraturan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan, serta protokol kesehatan Covid-19.

Kemudian, penyelenggara, peserta, pemilih, dan pihak yang terkait lainnya dalam tahapan pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Kapolri juga meminta agar pengerahan massa dalam setiap tahapan pilkada tidak melebihi batas jumlah, yang telah ditetapkan penyelenggara. Selain itu, setelah selesai kegiatan untuk segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan atau konvoi,” tegas Aulia.

Ditambahkan, sesuai dengan maklumat tersebut, disebutkan setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai perundang-undangan yang berlaku, apabila menemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat.

“Jika melanggar, tentu ada sanksi yang sudah diatur dalam peraturan perundangan. Salah satunya di PKPU No 13/2020 sudah ada,” tambahnya.

Pihaknya berharap aturan tersebut bisa ditaati, terlebih saat ini di Kota Semarang, angka Covid-19 sudah mulai melandai sehingga diharapkan, tidak akan muncul klaster baru lagi terkait pelaksanaan pilkada.

“Dalam pelaksanaan Pilwakot, termasuk pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam kampanye, kita terjunkan sebanyak 355 personel.  Mereka akan tersebar di berbagai titik wilayah dan mengawal jalannya pilkada di Kota Semarang,” pungkasnya.

Lihat juga...