Counter Culture

OLEH: BUSTAMI RAHMAN

ADA konsep dalam Sosiologi yang disebut ‘counter culture’. Kita terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia sebagai ‘budaya melawan’ atau ‘budaya menentang’. Kata budaya dalam konteks ini menunjukkan kepada sikap sosial (yang seterusnya akan ditunjukkan dengan perilaku sosial) untuk melawan atau menentang.

Disebut budaya karena secara potensial telah terbentuk sistem nilai yang digunakan secara sistemik oleh sekelompok masyarakat. jika dirasakan ada ‘aksi’ yang mengganggu sistem nilai yang dipegang atau yang dianutnya itu, maka sistem nilainya itu akan mengeluarkan impuls untuk melawan atau menentang.

Contohnya begini. Jika suatu kelompok masyarakat (secara sadar atau di luar kesadaran) mengembangkan budaya Barat yang berlebihan. Misalnya memakai pakaian mini, terbuka, tanktop, dan sebagainya, maka kelompok yang memiliki budaya sebaliknya (tertutup, jubah panjang, berjilbab, dan sebagainya) akan terdorong impuls sosialnya untuk melawan atau menentang.

Salah satu cara penentangan itu yang ‘tersamar’ dan halus, tidak dalam kekerasan adalah dengan cara mengoptimalkan cara berpakaian. Kelompok ini akan lebih menguatkan cara berpakaian mereka. Yang tadinya ‘hanya’ berjilbab yang tampak wajah dan kedua telapak tangan, kemudian meningkatkan ‘tensi’-nya dengan menutup wajah yang hanya tampak mata saja.

Sebaliknya,  kelompok masyarakat yang terbuka cara berpakaian mereka tadi akan terpancing impulsnya untuk melawan. Mereka akan tambah membuka lebih vulgar lagi, seakan-akan ingin mengatakan “inilah kami, Anda mau apa?”

Jika impuls pihak yang berpakaian lebih tertutup tadi terpancing pula untuk merespon, maka mereka akan lebih memperketat lagi cara berpakaian mereka. Jadi ada semacam perilaku balas membalas akibat ‘demonstration effects’ dari pihak lain.

Singkat cerita, berdasarkan dalil sosial yang bernama counter culture ini, saya ingin mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan ‘sinyal’ menampakkan impuls yang berlebihan. Sebagai contoh yang terjadi dewasa ini. Pemerintah lewat Menteri Agama terpancing impulsnya untuk ‘menyerang’ kelompok yang berhijab.

Alih-alih kelompok ini akan menyerah atau mentaati, malah mereka akan semakin ketat melakukan budaya melawan. Terlebih lagi jika apa yang mereka lakukan itu dilandasi oleh keyakinan agama yang dipegangnya.

Secara sosiologis bisa dipastikan Menteri Agama tidak akan berhasil, kecuali dengan tindakan memaksa melalui kursivitas politik dengan membuat UU pelarangan dan sanksi yang keras. Tentu saja jika ini dilakukan, pemerintah akan terus menerus melakukan budaya melawan dan akan terus menerus juga memproduksi budaya menentang dari kelompok masyarakat. Mungkin tadinya hanya dipraktikkan oleh sekelompok minoritas, tetapi jika terus dilawan, maka budaya menentang terhadap pemerintah akan menjadi milik mayoritas.

Saya merenung jauh ke masa penjajahan. Mengapa justru Belanda lebih ‘arif’ bertindak kepada agama? Karena mereka paham akan budaya setempat. Itulah kebanyakan para residen ditempatkan pejabat-pejabat yang mengerti psikologi sosial dan sistem nilai sosial budaya setempat. Banyak para residen adalah para antropolog, sosiolog dan psikolog atau sejarawan.

Mungkin karena itu Belanda ‘awet’ menjajah kita selama sekian abad. Sementara pemerintah kita sendiri jatuh bangun, apalagi para sang menterinya. Wallahu’alam. ***

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc., Rektor pertama Universitas Bangka Belitung (UBB)

Lihat juga...