Data Berbeda, Kebijakan Penanganan Covid-19 di Semarang Jadi Tidak Jelas

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Manajer Operasional Nirwana Stable, Syaiful saat ditemui di Semarang, Rabu (9/9/2020). Foto Arixc Ardana

SEMARANG — Perbedaan data jumlah kasus aktif covid-19 di Kota Semarang, antara Satgas Covid-19 Pusat dan Dinas Kesehatan Kota Semarang, menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Terlebih selisih tersebut cukup jauh. Berdasarkan data yang disampaikan Juru Bicara Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito pada Selasa (8/9/2020) lalu, Kota Semarang menjadi daerah tertinggi covid-19 dengan jumlah kasus positif 2.591. Sementara, dalam laman resmi covid-19 Kota Semarang, disebutkan jumlah kasus positif pada hari yang sama hanya 507 orang.

“Terus terang, saya sebagai masyarakat khsususnya pelaku bisnis, menjadi resah. Karena kesimpang siuran data yang disampaikan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari segi bisnis, data covid-19 ini penting, untuk membangun tingkat kepercayaan konsumen,” papar Manajer Operasional Nirwana Stable, Syaiful, saat ditemui di Semarang, Rabu (9/9/2020).

Dipaparkan, ketika data positif covid-19 menunjukkan peningkatan, berimbas pada keraguan masyarakat untuk berkunjung ke tempat umum, termasuk ke obyek wisata.

“Ini tentu menjadi harapan bagi kita, terutama kalangan pelaku bisnis, agar data yang disampaikan ke masyarakat ini benar-benar bisa dipercaya,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Riyanto, warga Tembalang Semarang. Dirinya selama ini memang memantau perkembangan covid-19 dari siaran pemerintah, termasuk dari Pemkot Semarang.

“Terus terang saya juga kaget, kok jumlahnya tinggi sekali, bahkan tertinggi di Indonesia. Sementara data Pemkot Semarang tidak setinggi itu. Saudara saya yang tinggal di luar kota, juga sampai telepon, untuk menanyakan sekaligus mewanti-wanti saya agar lebih berhati-hati,” terangnya.

Dirinya mengaku tidak tahu apa yang membuat data tersebut berbeda, apalagi jika sumbernya berasal dari Dinas Kesehatan. “Kalau data dari Dinas Kesehatan harusnya sama, data dari daerah dikirim ke pusat. Tapi ini kok beda, saya juga bingung,” terangnya.

Jika memang data covid-19 tertinggi di Indonesia, dirinya beharap kelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) Kota Semarang, dicabut kembali. “Termasuk rencana pembukaan kembali sekolah tatap muka untuk jenjang SMP di Kota Semarang, lebih baik dibatalkan saja,” tegasnya.

Sementara, pengamat kesehatan masyarakat, sekaligus Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip Dr Budiyono, memaparkan data yang valid dan konsisten, dibutuhkan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19.

”Data itu intinya harus bisa dipercaya, akurat, valid, dan konsisten. Bagi pemerintah, data ini akan dipakai untuk pengambilan keputusan dalam penanganan covid-19,” jelasnya.

Misalnya terkait pendistribusian reagen untuk test covid-19 ke daerah, kapasitas rumah sakit beserta SDM yang diperlukan, hingga tindakan yang harus dilakukan pemerintah daerah. Termasuk untuk Kota Semarang, bisa berimbas pada kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang lebih ketat, jika data covid-19 memang sangat tinggi.

Menurutnya, perbedaan data saja terjadi, jika melihat jenjang dalam pelaporan kasus terkait covid-19. Dari pemerintah kota, kemudian ke provinsi, baru ke tingkat pusat.

Namun, perbedaan data yang terlampau jauh antara pusat dan daerah membuat bingung. Ini menjadi momentum memperbaiki sistem data agar lebih terintegrasi dan tersistem, dari daerah ke pusat. “Pada hal-hal semacam itu, pemerintah perlu menjelaskan, baik pemerintah pusat atau pun daerah,” terangnya.

Di satu sisi, data yang berbeda tersebut, juga berpotensi membuat masyarakat memiliki dua sikap, antara kaget, dan masa bodoh.

“Peningkatan jumlah angka covid-19 ini, sebagian membuat masyarakat bimbang dan panik. Mereka khawatir dengan potensi penularannya. Namun sebagian juga masa bodoh, mau naik atau tidak, mereka juga tidak peduli,” paparnya.

Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku juga sudah meminta agar persoalan perbedaan data ini bisa dicari penjelasannya. Terlebih perbedaan tersebut, sangat signifikan antara pusat dan daerah.

“Namun terlepas dari perbedaan data tersebut, saya sudah meminta Pemkot Semarang untuk terus mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Termasuk pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) bisa lebih diperketat,” terangnya.

Termasuk membuat penegakan hukum secara masif, agar penerapan prokes bisa lebih disiplin. “Ini perlu dilakukan agar semuanya paham dan sadar. Kalau tidak taat, harus dihukum,” terangnya.

Upaya penegakan hukum sekaligus sosialisasi tersebut, mejadi cara untuk memunculkan kesadaran pada masyarakat, agar peduli dan lebih berempati.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam menjelaskan, jika angka covid-19 di Kota Semarang memang masih tinggi, namun angka tersebut masih jauh dibawah data pusat.

“Kita memiliki aplikasi yang menghimpun seluruh data terkait Covid-19. Jadi setiap rumah sakit rujukan di Kota Semarang, rumah isolasi, hingga data isolasi mandiri, yang dilakukan, semua kita data. Data tersebut real time sehingga pergerakan datanya dinamis,” pungkasnya.

Lihat juga...