Ekonom Indef Nilai RAPBN 2021 tidak Kokoh

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri menilai desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 tidak kokoh karena jauh dari pendekatan demand side.

Didin pun memberikan catatan terhadap RAPBN 2021, pertama soal anggaran infrastruktur yang meningkat tajam dari sekitar Rp 228 triliun menjadi Rp 414 triliun.

“Agak aneh memang RAPBN 2021 ini tiba-tiba pendekatan demand side dihilangkan. Paling aneh adalah anggaran infrastruktur secara tajam naik dari Rp 228 triliun jadi Rp 414 triliun, ini tertinggi dalam sejarah,” ujar Didin pada diskusi Indef bertajuk ‘Menguji Target Pembangunan 2021’ yang digelar secara webinar di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurutnya, kenaikan anggaran tersebut adalah anomali penyusunan fiskal policy yang ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan panglimanya Sri Mulyani.

“Mengapa tiba-tiba infrastruktur naik tajam? Padahal dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga kecil,” ujarnya.

Catatan kedua, adalah anggaran keamanan dan ketertiban yang naik menjadi Rp 165 triliun bersamaan dengan naiknya anggaran pertahanan sebesar Rp 137 triliun.

“Apakah skenario pandemik dunia yang sekarang ini terjadi di global yang relatif berpengaruh ke ekonomi masuk di dalam konflik politik? Padahal konflik di laut China Selatan tidak ada ancaman? Mengapa tiba-tiba anggaran hankam jadi Rp165 triliun dari sebelumnya Rp 112 triliun,” tukasnya.

Sehingga Didin menyimpulkan bahwa desain RAPBN 2021 tidak kokoh, didesain tidak jelas bahkan tidak fokus mengatasi pandemi Covid-19.

“Pendekatan tidak jelas, arah demand side tidak, suplay side juga tidak,” ujarnya.

Bahkan tambah dia, lebih memprihatinkan lagi RAPBN 2021 terkait anggaran kesehatan malah diturunkan. “Anehnya RAPBN ini, anggaran kesehatan turun dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 25,4 triliun. Ini aneh tidak jelas,” ujarnya.

Dengan diturunkannya anggaran tersebut, maka kata dia, kemungkinan besar tidak ada vaksinasi masal gratis. Padahal biaya kesehatan itu untuk penyelamatan jiwa rakyat Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

“Jadi justru anggaran kesehatan harus ditingkatkan,” tegasnya.

Selain itu tambah dia, biaya perlindungan sosial yang tadinya Rp 203 triliun, dalam RAPBN 2021 ini hanya dianggarkan sebesar Rp136 triliun.

“Mengapa juga  ini? Padahal yang demand side itu selain biaya kesehatan juga perlindungan sosial,” tandasnya.

Bahkan tambah dia lagi, biaya keseluruhan pemulihan ekonomi juga menurun dari Rp 695,2 triliun menjadi Rp 356,5 triliun.

Dengan demikian menurutnya, desain RAPBN 2021 sudah tidak kokoh. Padahal tahun 2021 adalah momentum bagi pemulihan ekonomi nasional. Belanja negara diharapkan dapat menjadi instrumen pemulihan dari dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

“Dengan ambisi ekonomi mencapai 5,5 persen pertumbuhan ekonomi, saya kira jauh dari target karena daya beli juga tidak didongkrat. Desain RAPBN-nya rapuh tidak kokoh,” pungkasnya.

Lihat juga...