FKN Puger: Kebijakan Ekspor Benur Belum Untungkan Nelayan

Editor: Makmun Hidayat

JEMBER — Ketua Forum Komunikasi Nelayan (FKN) Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Imam Hambali, mengatakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melegalkan penangkapan benur di laut untuk diekspor belum memberi dampak positif bagi nelayan di wilayahnya.

Pasalnya sejak aturan dilegalkannya penangkapan benih lobster tersebut, harga benur di tingkat nelayan turun drastis hanya berkisar paling tinggi Rp8000/ekor. Kondisi tersebut jauh berbeda saat masih ilegal. harga bisa mencapai Rp35 ribu/ekor di tingkat pengepul.

“Kenapa setelah dilegalkan harganya kok anjlok, jadi yang diuntungkan oleh kebijakan legal ekspor benur itu siapa sebenarnya? Padahal setelah dilegalkan itu harus pakai surat resmi dan syarat lainnya,”ujar Imam kepada Cendana News, Selasa (8/9/2020).

Menurutnya pengusaha pun mengeluhkan tentang harga tersebut. Karena dari eksportir yang ditunjuk oleh pemerintah harganya cukup rendah. KKP harus memberi penjelasan ketentuan batas harga agar tidak jadi permainan di tingkat eksportir.

Kondisi tersebut harga benur saat ini, tentunya menjadi keluhan tersendiri di tingkat nelayan yang mencari di laut. Pasalnya setelah benur dilegalkan bukan memberi dampak positif bagi ekonomi nelayan yang melaut mencari benur, tapi sebaliknya.

Dikatakan saat benur masih dikatakan ilegal, biasanya harga akan turun jika ada pemberitaan penangkapan baik nelayan maupun pengepul oleh aparat. Tapi, imbuhnya, kondisi itu tidak lama, akan kembali berangsur naik lagi. Sekarang tidak ada penangkapan, tapi harga benur tidak pernah naik.

“Sekarang tidak ada penangkapan apa pun kok harga ga bisa naik, harga di nelayan tetap berkisar Rp8000-an, paling tinggi. Wajar nelayan bertanya kenapa harga ilegal lebih tinggi dibanding ketika benur dilegalkan,” tukas Imam.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan aturan melegalkan benur, nelayan saat ini beranggapan yang diuntungkan pihak tertentu saja. Karena nelayan pencari benur di laut belum merasakan kebijakan tersebut dengan anjloknya harga benur di tingkat nelayan.

Diketahui pemerintah resmi melegalkan penangkapan benih lobster melalui Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang telah diteken pada 4 Mei 2020.

Melalui peraturan tersebut penangkapan benih bening lobster kini dilegalkan. Tetapi nelayan penangkap benih bening lobster harus memliki Surat Keterangan Asal Benur (SKAB) dari Dinas Perikanan kabupaten/kota. Selain tentang benih, KKP juga mengubah aturan tentang penangkapan lobster yang bertelur, 10 Mei 2020.

Sebelumnya guna menjaga keseimbangan, Menteri Edhy memastikan pihaknya telah memagari regulasi lobster melalui beleid pembudidaya wajib melakukan pelepasliaran (restocking) 2 persen dari hasil panen. Selain itu, KKP juga akan terus melakukan pengawasan serta tak ragu mencabut izin perusahaan yang melanggar ketentuan.

“Tidak boleh di bawah Rp5.000 (harga dari nelayan) tidak ada penekanan harga, kalau ada perusahaan yang menekan harga itu, akan langsung cabut. kontrolnya sangat mudah, semua terdata di mana tempatnya, di mana mereka berusaha,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Edhy mengaku ekspor benih bening lobster akan dihentikan pada waktu tertentu atau ketika pembudidaya lobster sudah bisa menampung tangkapan nelayan penangkap.

Lihat juga...