Forsadika Perjuangkan Hak Pekerjaan Bagi Disabilitas di Sikka

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Sejumlah penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur, masih merasa belum terpenuhi hak-haknya sebagaimana amanat undang-undang. Antara lain, belum terpenuhinya hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan masih minimnya fasilitas publik yang ramah difabel.

Karena itu, Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika), terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas itu agar terpenuhi. Forsadika beranggotakan 251 orang disabilitas, belum termasuk

pemerhati dan peduli difabel, karena organisasi ini inkulsi sehingga tidak mengeksklusifkan difabel itu sendiri.

“Kami membentuk Forsadika karena hak-hak teman-teman difabel yang terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bisa pro terhadap difabel,” kata Maria Norma Yunita Ngewi, ketua Forsadika Kabupaten Sikka, di sela perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Forsadika yang diadakan sederhana di rumah salah seorang anggotanya, di Pantai Paris, Lokaria, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/9/2020).

Ketua Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika) Kabupaten Sikka, NTT, Maria Norma Yunita Ngewi, saat ditemui di Lokaria, Desa Habi, Kota Maumere, Minggu (20/9/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Norma, sapaannya, menyebutkan Forsadika berjuang agar disabilitas bisa mendapatkan hak mereka dari pemerintah dan lembaga keagamaan, karena selama ini pihaknya melihat belum ada perhatian.

Ia menambahkan, Forsadika bersifat inklusi, sehingga  dalam organisasi ini ada 3 komponen yang terlibat, yakni difabel, orang tua difabel dan pemerhati atau orang yang peduli difabel.

“Kami organisasi pergerakan dan selama ini hak-hak yang kami dapatkan hanya sekadar bantuan karitatif, seperti sembako. Yang kami perjuangkan supaya difabel bisa mendapatkan hak mereka,” ungkapnya.

Norma mencontohkan, hak untuk bekerja, di mana dalam undang-undang dikatakan minimal 2 persen tenaga difabel harus ada di lembaga pemerintah dan 1 persen di kantor swasta.

Forsadika berjuang agar di setiap lembaga pemerintah harus ada tenaga kerja difabel yang dipercayakan bekerj di sana, sesuai kompetensi yang dimiliki difabel.

“Tahun lalu ada tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kami advokasi ke Bupati Sikka agar ada formasi untuk difabel, tetapi belum terakomodir. Hampir semua fasilitas publik di Kabupaten Sikka belum ramah difabel,” ungkapnya.

Menurut Norma, hanya 5 gereja di Kabupaten Sikka yang menyediakan jalan miring atau ramp untuk difabel, seperti di gereja Nangahure, Watubala, Tilang dan Thomas Morus, hasil advokasi ke pastor paroki.

Ia menyebutkan,di Puskesmas dan rumah sakit sudah ada jalan miring, tetapi dibangun untuk kepentingan membawa pasien yang memakai kursi roda atau tempat tidur bukan untuk difabel.

“Kami membangun solidaritas dan merayakan susah payah kami membangun Forsadika, dan membicarakan persiapan perayaan Hari Difabel Internasional (HDI) di Kecamatan Paga pada Desember nanti,” ujarnya.

Salah seorang difabel, Ambrosius Dan, menyebutkan, sebenarnya perjuangan inklusi itu sudah jauh sekali diperjuangkan dalam konvensi tentang hak orang dengan disabilitas.

Ambrosius mengatakan, difabel merupakan orang dengan kebutuhan khusus yang mesti diperjuangkan haknya, dan ada beberapa indikator yang bisa membuat seseorang menjadi berharga di mata orang lain.

“Selama ini, kaum disabilitas menjadi kaum terpinggirkan dan tidak dianggap, dan itu muncul pertama dari dalam diri disabilitas sendiri dan keluarga,” ungkapnya.

Anggota DPRD Sikka dua periode ini menyebutkan, hal ini yang membuat Indonesia meratifikasi konvensi HAM PBB, khususnya hak kaum disabilitas dan janjinya tahun 2030 sudah inklusi.

Lihat juga...