Forsadika Sikka Siapkan Desa Inklusi Ramah Difabel

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika) Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang membuat pilot project atau proyek percontohan desa inklusi yang ramah terhadap difabel.

Kegiatan ini dilakukan mengingat selama ini disabilitas di Kabupaten Sikka kesulitan untuk mengakses berbagai fasilitas publik karena fasilitas yang ada di tempat tersebut tidak ramah difabel.

“Kami sedang bekerjasama dengan jejaring sudah lama dan jaringan ini sudah dibangun dengan baik. Kita sedang melakukan pilot project desa inklusi Namangkewa di Kecamatan Kewapante,” kata anggota Forsadika, Kabupaten Sikka, NTT, Ambrosius Dan, Senin (21/9/2020).

Anggota Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika) Kabupaten Sikka, NTT, Ambrosius Dan, saat ditemui di Kota Maumere, Senin (21/9/2020). Foto: Ebed de Rosary

Ambrosius mengatakan, disabilitas punya hak untuk beribadah dan datang ke kantor pemerintahan tetapi fasilitas yang ada di sana tidak ramah terhadap warga disabilitas.

Dirinya menyebutkan, dengan adanya desa inklusi ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Sikka bisa membuka mata dan mulai memperbaiki berbagai fasilitas yang ada agar ramah terhadap difabel.

“Kami harus memulai sebab kalau menunggu pemerintah kita tidak tahu kapan terwujud. Kita berharap nantinya desa inklusi ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya di Kabupaten Sikka,” ujarnya.

Ambrosius menegaskan, begitu banyak aturan  pemerintah tetapi keputusan bupati dan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Sikka, belum ada aturan soal disabilitas apalagi Peraturan Desa (Perdes).

Saat ini ucapnya, alokasi dana desa 20 persen harus dialokasikan untuk kaum disabilitas dan orang-orang terpinggirkan. Pihaknya mau supaya Kabupaten Sikka mempunyai niat yang tulus untuk wajib melakukan pemberian hak terhadap kaum disabilitas.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Covid-19 tidak ada aturan disabilitas tidak mendapatkan. Tetapi di Kabupaten Sikka ada aturan yang entah munculnya dari mana sehingga kaum disabilitas tidak mendapatkan hak,” sesalnya.

Menurut Ambrosius, banyak difabel di Kabupaten Sikka tidak mendapatkan BLT ini juga sebagai bentuk diskriminasi sehingga Forsadika melakukan advokasi ke tingkat desa dan pemerintah desa pun kaget.

Koordinator Program Rehabilitasi Sumber Daya Masyarakat Caritas Maumere, Margareta Helena, menyatakan selama ini pihaknya bersama Forsadika berjuang bukan untuk mendapatkan  bantuan saja,  tetapi juga untuk pemenuhan hak-hak kaum disabilitas.

Helen sapaannya mengatakan, Caritas bekerja soal isu kemanusiaan sehingga tidak mengenal sekat-sekat termasuk kaum difabel yang merupakan kelompok yang harus didampingi.

“Tiga tahun pertama menjalankan program kami konsentrasi penguatan kapasitas kaum difabel di bidang ekonomi,” ucapnya.

Helen menambahkan, intervensi pemberdayaan ekonomi pencapaian keberhasilannya kecil karena desain programnya mungkin keliru. Belum ada kajian sehingga belum dikatakan berhasil.

Sehingga Caritas sebutnya, mengubah strategi pendampingan dan mengorganisir teman-teman difabel serta menghimpun mereka dalam Forsadika dengan penguatan kapasitas.

“Dengan adanya Forsadika, diharapkan agar difabel bisa berbicara dan bisa berdamai dengan diri sendiri. Supaya bisa keluar dari ruang privat ke ruang publik,” terangnya.

Lihat juga...