Gerakan Moral KAMI Selamatkan Bangsa dari Penyelewengan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

YOGYAKARTA – Mantan Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, menegaskan bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah gerakan moral.

Yakni gerakan moral yang bertujuan menyelamatkan bangsa dan negara dari penyelewengan serta penyimpangan arah, sekaligus praktik-praktik kekuasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Hal itu disampaikan Din Syamsuddin saat menghadiri Deklarasi KAMI DIY, bertempat di Gedung PDHI, Alun-alun Utara Yogyakarta, Jumat (4/9/2020) sore.

“KAMI adalah gerakan moral, bukan yang lain. Gerakan moral tidak berarti jauh dari politik. Gerakan moral tetap berdimensi dan berimplikasi politik. Harus, berpolitik, tapi secara bermoral. Untuk mencapai pemerataan keadilan dan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Menurut Din Syamsuddin, Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara saat ini sedang dalam proses penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Hal itu membuat terjadinya distorsi serta disorientasi kehidupan nasional dari cita-cita dasar yang telah diletakkan para pendiri bangsa.

Pancasila sebagai kesepakatan nasional menurutnya telah diselewengkan. Begitu juga nilai-nilai dan semangat dalam Pembukaan UUD 45 yang telah mengalami penyimpangan dan penyelewengan.

“Sekarang hal itu semakin menjadi. Sistem politik tidak lagi mengamalkan sila ke 4 Pancasila. Tetapi justru mengungkung nilai keadilan dan kejujuran. Kalau sistem politiknya seperti itu, maka bukan tidak mungkin yang dihasilkan adalah pemimpin yang tidak jujur dan tidak adil,” ungkapnya.

Dalam pidatonya, Din Syamsuddin mengkritik praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan para penguasa. Seperti ketidakseriusan pemerintah dalam proses penanganan Covid-19. Hingga menyoroti kasus-kasus korupsi yang muncul beberapa waktu belakangan.

“Dari 900 triliun anggaran penanggulangan Corona yang dialokasikan, hanya sekitar 25 triliun yang disetujui untuk penanganan masalah kesehatan. Ini menunjukkan pemerintah tidak serius dan sungguh-sungguh dalam menyelamatkan rakyatnya sebagaimana amanah dalam Pembukaan UUD 45,” katanya.

“Soal korupsi, menurut informasi kerugian negara akibat korupsi kasus Jiwasraya katanya mencapai 100 triliun. Ini harus diselidiki apakah aliran dananya digunakan untuk Pilpres. Jika benar terbukti, maka ini bukan hanya skandal tapi maha skandal korupsi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Din Syamsuddin juga menegaskan KAMI menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Karena itu KAMI secara tegas menolak RUU HIP dan mendesak dicabutnya RUU HIP dari Prolegnas karena dianggap berpeluang membangkitkan komunisme di Indonesia.

Lihat juga...