Hari Tani dan Sukses Pembangunan Pertanian Era Soeharto

PADA masa pemerintahan Presiden RI ke-2, Soeharto, pembangunan di bidang pertanian mendapat perhatian serius sehingga berhasil meningkatkan produksi pangan, bahkan mencapai swasembada beras. Tak pelak, atas keberhasilan ini, pada Juli 1986 FAO memberikan penghargaan medali emas.

Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September —tahun ini jatuh pada Kamis (24/9/2020), mengangkat tema “Meneguhkan Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan”— setidaknya torehan prestasi besar Presiden  Soeharto dalam mengentaskan petani dari keterpurukan hingga kemudian Indonesia diperhitungkan di percaturan internasional, selayaknya dapat mendorong bagi kemajuan petani dan ketahanan pangan ke depannya.

Mahpudi, seorang penulis buku menyebutkan Soeharto dengan latar belakang sebagai anak petani dan tumbuh dibesarkan di desa, sangat paham hingga ke persoalan teknis bagaimana mengembangkan usaha tani bagi tercukupinya kebutuhan akan pangan.

“Maka lihatlah kebijakan yang dikembangkan Pak Harto bersama para menterinya di kabinet pemerintahannya sangat memprioritaskan pertanian,” katanya dalam buku 50 Inisiatif Pak Harto untuk Indonesia & Dunia, terbitan Yayasan Harapan Kita (2016), halaman 173-175.

Ia pun mengutip pernyataan Pak Harto dalam otobiografinya yang memberikan gambaran betapa besarnya perhatian Presiden Soeharto di sektor pertanian. “Keputusan politik untuk mencurahkan perhatian pada pembangunan pertanian tercermin dengan jelas dalam penyediaan anggaran pembangunan negara kita di sektor pertanian dan irigasi, yang selama bertahun-tahun mendapatkan anggaran yang terbesar,” ujar Pak Harto.

Presiden Soeharto tak berhenti sebatas membuat keputusan politik, tulis Mahpudi, Pak Harto juga terjun langsung memastikan keputusan itu berbuah kebijakan dan kerja nyata hingga di tingkat petani.

“Pak Harto mendorong para petani untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras. Hal itu dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun karena perluasan lahan membutuhkan dana yang besar maka intensifikasi lebih diutamakan. Caranya dengan menaikkan produktivitas dan produksi pada pada lahan yang telah ada,” sebutnya.

Dalam kerangka inilah, tandas Mahpudi, Pak Harto memotivasi petani untuk menerapkan teknologi Panca Usaha Tani, yang sesungguhnya merupakan local wisdom dari masyarakat pedesaan sejak dahulu kala.

Pak Harto mengenang upayanya sebagai berikut: “Tatkala gerakan pembangunan pertanian kita lancarkan, pada waktu itu para petani kita umumnya sangat miskin, ditambah pengetahuan yang rendah dan lahan yang sempit. Mereka bukan hanya tidak mampu membeli bibit unggul, tetapi juga tidak mampu membeli pupuk dan membeli obat hama. Cara bertani yang tradisional, ditambah dengan kemiskinan mengakibatkan cara mereka bercocok tanam sama sekali tidak memberi peluang bagi peningkatan produktivitas. Karena itu kita memutuskan kebijaksanaan nasional yang menyeluruh dan terkendali, dengan tetap membuka inisiatif dan tanggung jawab petani sendiri.”

Hasilnya, ungkap Mahpudi, jika di tahun 1969 ketika Pak Harto memulai kepemimpinannya sebagai Presiden RI produksi beras hanya mencapai 12,2 juta ton setahun, maka pada tahun 1984 Indonesia telah mencapai produksi beras lebih dari 25,8 juta ton setahun. Sebuah kondisi yang membuat Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan, utamanya beras sebagai makanan pokok yang utama dari bangsa Indonesia.

Atas prestasi ini pula, Food Agricultural Organization (FAO) mengundang Pak Harto untuk tampil di forum internasional di Roma-Italia untuk memaparkan kisah suksesnya di bidang pembangun pertanian mewakili negara-negara sedang berkembang. Lebih dari itu, pada Juli 1986 Pak Harto mendapat penghargaan medali emas FAO atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras.

Pada saat itu penghargaan yang diterima oleh Presiden Soeharto langsung tersebut, merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia. “Penghargaan ini untuk para petani Indonesia, karena merekalah yang telah bekerja keras,” begitulah sepenggal pidato Pak Harto pada sidang FAO 1985 di Roma yang diingat betul Sjarifudin Baharsjah, dalam buku Pak Harto: The Untold Stories (2012).

Presiden Soeharto, kata Sjarifudin adalah satu-satunya kepala negara yang mengajak para petani mengikuti sidang tersebut. Sekira 15 petani dari berbagai daerah diajak Pak Harto untuk berbicara mengenai pembangunan pertanian di Indonesia. “Peristiwa tersebut sungguh luar biasa, karena petani dilibatkan langsung dalam sidang FAO,” ujar Menteri Pertanian Kabinet Pembangunan masa bakti 1993-1998 itu.

Menurut pria kelahiran Cirebon, 16 Mei 1933 itu, melalui program intensifikasi pertanian, Indonesia yang semula menjadi pengimpor beras terbesar, berhasil melakukan swasembada beras. Bahkan menjadi pengekspor beras di 1985.

Sjarifudin menyebut, keberhasilan tersebut tak lepas dari perumusan kebijakan pembangunan pertanian Pak Harto. Prosesnya melibatkan para insinyur dari IPB untuk turun langsung membimbing petani. Di samping itu pemerintah juga membangun irigasi, memberikan bantuan pupuk dan bibit yang berkualitas. Dari gerakan tersebut muncullah program Pembinaan Masyarakat (Bimas). Dampaknya  yang didapatkan luar biasa, produksi padi di masyarakat meningkat tajam.

Sjarifudin menyebut, Pak Harto memahami betul bahwa kemiskinan dan kelangkaan pangan yang terjadi di era 1960-an dan 1970-an harus diatasi dengan membangun potensi pertanian. Karenanya setelah dilantik menjadi presiden di 1968, Pak Harto secara diam-diam mengunjungi petani tanpa protokoler di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk mengetahui secara langsung apa saja yang dibutuhkan para petani.

Senada dengan Sjarifudin Baharsjah, menurut Ketua Forum Komunikasi 45, Syaiful Sulun, Pak Harto sadar betul bahwa di masa Orde Lama rakyat Indonesia tidak sempat membangun negeri, karena para pengusung masing-masing ideologi berkelahi terus. Maka begitu Pak Harto menjadi presiden, yang pertama kali dikatakan adalah Ini saatnya kita membangun.

“Bidang pertama yang dipilih Pak Harto untuk dibangun sangat tepat, yaitu sektor pertanian. Tidak gampang mengembalikan kultur kita kepada pertanian,” ujar Syaiful Sulun.

Di masa awal pemerintahannya, Pak Harto melaksanakan dua kebijakan sekaligus. Yang pertama, intensifikasi pertanian, yang lantas diikuti pendirian pabrik-pabrik pupuk karena para petani memerlukan pupuk. Pada sisi lain Pak Harto juga melaksanakan ekstensifikasi pertanian melalui program transmigrasi. “Ini luar biasa karena sangat tidak mudah mendorong penduduk untuk bertransmigrasi dan itu berhasil,” imbuhnya.

Syaiful Sulun yang juga Wakil Ketua DPR/MPR dari Fraksi ABRI di 1987 menyebut, tujuan utama dari itu semua adalah menghentikan Indonesia dari posisi sebagai pengimpor beras terbesar. Apabila dibiarkan, uang negara akan habis terserap untuk mengimpor beras. Kemudian karena beras butuh stabilitas, maka dibentuklah Bulog (Badan Urusan Logistik) Nasional.

Suatu ketika di 1983, dunia dilanda krisis pangan yang mau tidak mau berimbas pula kepada perekonomian Indonesia. Walaupun ketika itu negara punya uang untuk membeli beras sesuai kebutuhan rakyat, tetapi produksi beras dalam negeri dan di negara-negara lumbung beras seperti Thailand dan Vietnam sedang sangat merosot.

Diceritakan Emil Salim, saat itu di dalam situasi hasil panen padi yang tidak begitu bagus, Pak Harto harus bertugas ke beberapa negara di Eropa. Ia yang ikut serta dalam rombongan menyaksikan gestur Pak Harto yang terlihat dihantui kerisauan.  “Pak Harto yang biasanya selalu tenang, di dalam perjalanan kali itu terlihat agak risau. Ia menugaskan saya untuk selalu melaporkan perkembangan situasi dan kondisi pangan rakyat yang terjadi di Indonesia,” ujar Emil dalam buku Pak Harto: The Untold Stories (2012).

Emil mengatakan, dirinya harus selalu menelepon Indonesia untuk mendapatkan berita terbaru apakah kondisi pangan rakyat sudah membaik. “Baru ketika kami tiba di Vatikan, saya bisa melaporkan bahwa krisis pangan di Indonesia sudah teratasi. Ini membuat Pak Harto tampak sedikit tenang,” tuturnya.

Pada perjalanan pulang ke Jakarta, di dalam pesawat Pak Harto menyatakan tekad bahwa rakyat Indonesia tidak boleh lagi mengalami krisis pangan. “Setelah membicarakannya dengan beberapa pejabat terkait yang ikut serta, pada saat sedang berada di angkasa itu juga Pak Harto mencanangkan bahwa Indonesia harus berswasembada beras,” sebut pria kelahiran Lahat, Sumatera Selatan tersebut.

Negara Indonesia mampu mencukupi seluruh kebutuhan beras di dalam negeri hanya dalam beberapa tahun kemudian. Lebih dari itu, untuk pertama kalinya Indonesia mampu mengekspor beras ke luar negeri.

Syaiful Sulun menyebut, pembangunan sektor pertanian berlanjut pada pelaksanaan visi Pak Harto yang sangat berpihak kepada rakyat kecil. “Langkah Pak Harto itu berhasil secara nyata, diakui dunia, dan mendapatkan penghargaan PBB. Banyak negara lain belajar kepada Indonesia mengenai pembangunan. Pada masa itu, peran Indonesia diakui dalam percaturan Internasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Des Alwi menyebut Presiden Soeharto adalah seorang pemimpin yang sangat serius dan antusias mengembangkan pertanian. “Rakyat cukup sandang dan pangan merupakan frasa yang kerap dilontarkan Pak Harto ketika kami berbincang,” tuturnya.

Dalam pandangan Sjarifudin Baharsjah, Pak Harto dan petani adalah sepasang jiwa yang menyatu.  Pertama, Pak Harto memang anak petani. Kedua, di masa kanak-kanaknya Pak Harto akrab dengan petani.

Jika, dulu di masa pemerintahan Presiden Soeharto Indonesia memiliki kemampuan ketahanan pangan yang baik, bahkan bisa mengeskpor beras. Kini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, produk seperti beras harus impor hingga kebijakannya menjadi polemik.

Kondisi tersebut tentu membuat prihatin. Nusantara yang memiliki tanah begitu subur, namun untuk memenuhi kebutuhan pangan masih tetap impor. Kapan Indonesia dapat kembali mengurangi impor, dan menciptakan swasembada beras?

Pembangunan bidang pertanian tampaknya kian urgen. Mengingat seperti disebutkan Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam situsnya, dalam momentum Hari Tani Nasional 2020, bahwa kini reforma agraria di Indonesia tengah memasuki tantangan baru. Lambatnya implementasi reforma agraria berimplikasi langsung terhadap implementasi kedaulatan pangan di Indonesia.

Tidak adanya jaminan bagi petani atas tanah yang dikuasainya, alih fungsi lahan pertanian, sampai dengan konflik-konflik agraria, membuat petani di Indonesia jauh dari kemampuan untuk memproduksi pangan baik untuk keluarganya dan masyarakat luas.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, lanjutnya, juga semakin membuat situasi menjadi kompleks. FAO dalam laporannya menyebutkan bahwa selain krisis kesehatan, pandemi Covid-19 membuat ancaman krisis pangan global semakin nyata.

“Dalam konteks Indonesia, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perekonomian mengalami  krisis dan diambang resesi, dan bisa menjadi depresi. Hal ini mengakibatkan PHK yang terjadi secara besar-besaran, hilangnya mata pencaharian orang desa yang bekerja di perkotaan baik di dalam negeri dan luar negeri, yang tentu mengakibatkan beban kehidupan di pedesaan semakin sulit, dan memukul kehidupan petani sebagai produsen pangan,” demikian beber SPI.

Di sinilah kemudian, peran vital dalam memajukan sektor pertanian melalui program intensifikasi pertanian seperti digagas Presiden Soeharto dulu, tampaknya perlu kembali digelorakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Tentu saja, ini tak lepas dari dorongan kuat pemerintah juga faktor petani sendiri dalam bekerja sama melalui kelompok-kelompok tani untuk mengolah tanah pertaniannya. ***

Penulis: Makmun Hidayat, redaktur cendananews.com

Lihat juga...