Hingga Agustus, Realisasi Penyaluran KUR Belum Sampai 50 Persen

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Progres realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum secepat yang diharapkan pemerintah. Hingga akhir akhir Agustus 2020, KUR baru terealisasi sebesar Rp89,68 triliun rupiah. Angka tersebut bahkan belum mencapai 50 persen dari target penyaluran KUR tahun ini, yaitu Rp190 triliun.

“Kita akan terus berupaya melakukan berbagai perbaikan agar KUR bisa segera dimanfaatkan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, Kamis (3/9/2020) di Jakarta.

Adapun jumlah debitur yang telah memanfaatkan KUR tercatat sebanyak 2,57 juta, yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia. KUR sendiri disalurkan oleh 44 lembaga penyalur, baik dari perbankan, koperasi hingga lembaga pembiayaan lainnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KUR paling besar tersalurkan di provinsi Jawa Timu, yakni Rp17 triliun, kemudian disusul Jawa Tengah Rp16 triliun, Jawa Barat Rp11 triliun, Sulawesi Selatan Rp4 triliun, Sumatera Utara Rp3,7 triliun, Bali Rp2,8 triliun dan Lampung Rp2,6 triliun.

“Meskipun belum begitu maksimal, tapi kita berharap KUR yang sudah tersalurkan dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional, serta meningkatkan kembali geliat aktivitas ekonomi,” tukas Andin.

Sebelumnya, di forum yang berbeda, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, bahwa untuk menggenjot realisasi penyaluran KUR, Komite Kebijakan UMKM telah mengeluarkan kebijakan penghapusan pembatasan penyaluran KUR ke sektor non produksi atau perdagangan.

“Sektor UMKM diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian dalam mempercepat pemulihan ekonomi dengan didukung kebijakan pembebasan pembatasan penyaluran KUR untuk sektor perdagangan atau non produksi yaitu melalui kebijakan penghapusan target penyaluran KUR pada sektor produksi,” tutur Airlangga.

Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan penyaluran KUR, mulai dari penambahan bunga subsidi, penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan, perpanjangan jangka waktu, hingga penambahan limit plafon KUR.

“Kesemuanya ini kami berikan dalam rangka menyelamatkan para pelaku UMKM yang kita semua menyadari bahwa sektor ini merupakan tulang punggungnya ekonomi nasional. Kalau UMKM bisa bergerak kembali, maka ekonomi secara keseluruhan bisa turut bergerak,” pungkas Airlangga.

Lihat juga...