IDEAS Apresiasi Langkah Jakarta Terapkan Rem Darurat Covid-19

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Peneliti IDEAS, Fajri Azhari, pada diskusi webinar #IDEASTalks di Jakarta, Jumat (11/9/2020). Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA — Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengharapkan pemerintah daerah tidak ragu untuk menerapkan kebijakan rem darurat (emergency brake policy), seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanganan lajunya wabah pandemi Covid-19

“Kami apresiasi langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, PPSB total. Ini kebijakan yang tepat, karena tidak ada banyak pilihan selain menarik kebijakan rem darurat atas kasus Covid-19 ini,” ujar Peneliti IDEAS, Fajri Azhari pada diskusi webinar #IDEASTalks bertajuk ‘New Normal dan Emergency Brake Policy’ di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Namun demikian menurutnya, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa berjalan sendiri karena perlu dukungan dari pemerintah daerah di sekitarnya untuk mengendalikan mobilitas penduduk.

Maka itu, IDEAS mendorong kepada pemerintah daerah, khususnya Bodetabek untuk mengeluarkan kebijakan emergency brake guna mengendalikan penyebaran wabah, terutama mobilitas penduduk. “Karena wilayah Jabodetabek saling terkait satu sama lainnya,” ujar Fajri.

Adapun bentuk kebijakan, menurutnya, bisa disesuaikan dengan kondisi penularan wabah. Yakni, dimana semakin tinggi tingkat resiko dan semakin memburuk kondisi epidemiologi suatu daerah, maka harus semakin ketat pembatasan sosial yang diterapkan.

IDEAS merekomendasikan beberapa bentuk kebijakan rem darurat yang berbeda-beda menurut tingkat kegawat-daruratannya.

“Suatu daerah dapat dikategorikan rendah, apabila indikatornya berpotensi terjadi penemuan kasus dari luar daerah (imported case). Intervensinya melakukan pembatasan mobilitas penduduk skala RT dan RW,” terangnya.

Namun tambah dia, jika kasusnya ditemukan secara sporadis, maka ini masuk ke level moderat dengan intervensi pembatasan mobilitas penduduk skala kelurahan atau desa, dan ketentuan school from home (SFH) serta work from home (WFH) diberlakukan.

Selanjutnya, jika penularannya terjadi pada 1 kluster (tunggal), maka pembatasan mobilitas penduduknya dilakukan dalam skala kecamatan dan restriksi perjalanan domestik.

Lebih tinggi lagi, dengan indikator penularan pada lebih dari 1 kluster atau status parah. Ini kata dia, intervensinya meningkat ke pembatasan mobilitas penduduk berskala kabupaten/kota dan pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.

“Tertinggi, pada level kritis atau penularan di antara komunitas masyarakat memerlukan pembatasan mobilitas penduduk dengan skala provinsi atau antar provinsi yang disertakan dengan ketentuan tetap di rumah (stay at home),” pungkasnya.

Lihat juga...