INDEF Nilai Anggaran Covid-19 tak Digunakan Maksimal

Editor: Koko Triarko

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Drajat Wibowo, pada diskusi webinar INDEF di Jakarta, beberapa waktu lalu. –Dok: CDN

JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Drajat Wibowo, menyebut anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp87,55 triliun tidak digunakan semaksimal mungkin. Sebagian anggaran itu justru dipakai untuk membayar kekurangan defisit BPJS Kesehatan.

Padahal, menurutnya peraturan belanja untuk penanganan Covid-19 tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020, tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Yakni, dari semula anggaran sektor kesehatan sebesar Rp75 triliun diubah menjadi Rp87,55 triliun.

“Anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, itu nilainya hanya sekitar Rp57 triliun-Rp59 trilun untuk kesehatan Covid-19. Karena sebagian dana itu dipakai untuk nombok defisit BPJS Kesehatan. Jadi, nombokin  defisit BPJS itu dimasukin ke dalam anggaran kesehatan, seolah untuk penanganan Covid-19,” ujar Drajat, saat dihubungi, Senin (7/9/2020).

Drajat menilai, pemerintah keliru karena lebih mengutamakan penanganan ekonomi dibandingkan kesehatan. Padahal, kalau penanganan Covid-19 lebih diutamakan, dampaknya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia akan meningkat.

“Saat ini kan efeknya kompiden orang untuk investasi di kita jadi turun. Karena penanganan Covid-19 tidak maksimal dilakukan, pengaruh fisik orang juga berkurang,” ujar Drajat Wibowo.

Seperti diketahui, dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020, target penerimaan negara turun Rp60,9 triliun dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,9 triliun.

Secara rinci, target penerimaan perpajakan turun dari Rp1.462,6 triliun menjadi Rp1.404,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun dari Rp297,8 triliun menjadi Rp294,1 triliun, sedangkan hibah naik dari Rp500 miliar menjadi Rp1,3 triliun.

Kemudian, belanja negara naik dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.739,2 triliun. Di sini, anggaran belanja pemerintah pusat meningkat dari Rp1.851,1 triliun menjadi Rp1.975,2 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa naik dari Rp762,7 triliun menjadi Rp763,9 triliun.

Sementara, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19. Mayoritas dana itu digunakan untuk perlindungan sosial, yakni sebesar Rp203,9 triliun.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, sektoral kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun. Dan, penanganan di sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun.

“Kalau anggaran untuk Covid-19 sendiri itu kecil nilai triliunnya,” pungkasnya.

Lihat juga...