INDEF: RAPBN 2021 Politik Anggaran Salah Arah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan, menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 merupakan politik anggaran pemerintah yang memiliki prioritas salah arah.

Menurutnya, RAPBN 2021 belum mencerminkan kebutuhan prioritas yang diharapkan masyarakat dari adanya bencana Covid-19.

“RAPBN 2021 adalah politik anggaran pemerintah yang salah arah. Karena penanganan kesehatan dibandingkan dengan penanganan ketertiban dan keamanan lebih kecil anggarannya,” ujar Fadhil pada diskusi INDEF bertajuk ‘Belanja Prioritas di Tahun Pemulihan’ yang digelar secara webinar di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Ini jelas dia, terlihat dari politik belanja 10 Kementerian atau Lembaga (K/L), anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam RAPBN 2021 menjadi Rp 137 triliun naik 16,18 persen yoy (year on year) dengan porsinya menjadi 7 persen, dibandingkan APBN 2020 yang porsinya hanya 5,9 persen.

Begitu juga fungsi ketertiban dan keamanan menjadi Rp 165 triliun naik 17,42 persen yoy dengan porsinya menjadi 8,5 persen dibandingkan APBN 2020 yang porsinya 7,1 persen.

Kenaikan dua fungsi tersebut menurutnya, belumlah tepat karena kondisi Indonesia belum menunjukkan Covid-19 mereda di tahun 2021. Tim ekonomi terkesan mengabaikan fakta bahwa melandainya kurva Covid-19 di Indonesia belum terjadi sampai bulan Agustus 2020.

“Yang terlihat Permenhan naiknya sangat signifikan dibandingkan dengan anggaran upaya-upaya penanganan Covid-19 yakni untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 84,3 triliun pada RAPBN 2021. Pertahanan sebesar Rp 137 triliun, ketertiban dan keamanan Rp 165 triliun. Ini politik anggaran yang salah arah,” ungkapnya.

Idealnya kata Fadhil, pada situasi tahun 2021 mendatang yakni dimana Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemerintah harus fokus memberikan prioritas besar kepada bidang kesehatan dan intensif pajak yang lebih besar daripada APBN 2020.

“Nyatanya intensif pajak yang diberikan 2021 tidak akan sebanyak di tahun 2020. Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran intensif pajak sebesar Rp 20,4 triliun pada RAPBN 2021,” tukasnya.

Jumlah alokasi tersebut menurutnya, hanya 16,9 persen dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang destimasi intensif pajaknya sebesar Rp 120,6 triliun.

Padahal dunia usaha membutuhkan relaksasi kebijakan fiskal untuk mempercepat pemulihan pencegahan Covid-19 yang sangat berdampak kepada mereka, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Dana PEN seharusnya dapat ditingkatkan lagi dari RAPBN 2021,” ujarnya.

Begitu pula besarnya defisit RAPBN 2021 adalah konsekuensi dari penyusunan RAPBN 2019 yang merencanakan defisit Rp 971,2 triliun atau sebesar 5,5 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).

Hal itu tegas Fadhil lagi, melihat anatomi RAPBN 2021 yang menaikkan secara signifikan anggaran fungsi pertahanan dan ketertiban juga keamanan, tanpa melihat bagaimana kinerja pemulihan ekonomi berjalan pada 2020. Ditandai lemahnya daya serap APBN 2021 ditambah dengan pemulihan intensif pajak untuk 2021.

Maka, RAPBN 2021 belum cukup mampu mendukung pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dan memulihkan ekonomi sebagaimana yang diharapkam dunia usaha dan masyarakat luas.

Namun jika pemerintah mampu membenahi dengan memprioritaskan kepada sektor yang memiliki multi player efek terhadap pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 melalui investasi lebih besar di bidang kesehatan, maka target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5,5 persen dapat tercapai.

“Secara keseluruhan saya melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada 2021 tidak tercapai, kalau sektor prioritas tidak diutamakan anggarannya,” pungkasnya.

Lihat juga...