Indonesia Bertekad Amankan 142 Perusahaan Direlokasi dari Tiongkok

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah tengah fokus memperbaiki iklim investasi nasional. Pasalnya, berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini ada 142 perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Hongkong yang berpeluang angkat kaki dari Tiongkok menuju Indonesia.

Apabila investasi tersebut benar-benar terealisasi, maka dapat memangkas tingkat pengangguran nasional secara signifikan, karena diperkirakan mampu menyerap hingga 300 ribu tenaga kerja Indonesia.

“Indonesia berpotensi menggantikan posisi Tiongkok sebagai tujuan investasi dan hubungan rantai pasok global baru. Namun kita menyadari pentingnya meningkatkan iklim investasi dan daya saing,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu (16/9/2020) di acara HSBC Economic Forum, secara virtual.

Untuk mewujudkan itu, pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan. Pertama, segera menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan DPR RI. Hal yang disasar adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, serta peningkatan investasi.

“Transformasi ekonomi pun diharapkan lahir agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mencapai Indonesia Maju 2045 sebagai 5 (lima) besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia,” tandasnya.

Kedua, menyusun Daftar Prioritas Investasi. Daftar ini disusun dengan pendekatan “picking the winners”, yang nantinya akan mencakup bidang-bidang usaha yang akan didorong dan diberikan fasilitas, baik perpajakan maupun non-perpajakan. Kriterianya antara lain industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, high tech dan berbasis digital.

“Diharapkan dengan adanya daftar prioritas investasi ini akan menarik investasi yang bukan hanya besar, tapi juga berkualitas dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” ucap Airlangga.

Lalu, ketiga, untuk menguatkan pengembangan industri dan konektivitas transportasi dan logistik, pemerintah melakukan pengembangan koridor di sepanjang Pulau Jawa bagian utara. Secara total koridor Jawa bagian utara merupakan penyumbang 38,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 53,56 persen terhadap total sektor industri nasional.

“Dengan pengembangan koridor ekonomi Jawa bagian utara pemerintah optimis akan mendorong pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendukung investasi sektor industri, perdagangan dan jasa, meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing industri dan interkoneksi supply chain dan value chain, serta mengintegrasikan kawasan industri dengan sistem pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik,” jelas Airlangga.

Terakhir, pemerintah menyusun inisiatif pembangunan Super Hub sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi dan keuangan. Saat ini terdapat lima potensi lokasi Super Hub di Indonesia yaitu: Koridor Bali – Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi Utara (Manado – Likupang – Bitung), Batam – Bintan – Karimun – Tanjungpinang (BBKT), Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur, dan Kawasan Segitiga Rebana di Jawa Barat.

Pengembangan industri berbasis klaster melalui Super Hub di daerah-daerah tersebut akan mendorong pemerataan ekonomi antar daerah.

“Saya yakin ekonomi Indonesia, melalui kebijakan konkret dan tepat, akan dapat mengatasi tantangan yang sedang terjadi di 2020. Bersama-sama, kita harapkan ke depannya ekonomi Indonesia makin kuat dan sukses,” pungkas Airlangga.

Lihat juga...