Ini Sebab Energi Terbarukan di Indonesia Belum Capai Target

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia diharapkan mampu memberikan masyarakat energi yang lebih ramah lingkungan, sehingga dalam perjalanannya akan mendukung upaya seluruh negara dalam mengantisipasi perubahan iklim. Tapi sayangnya, dalam pelaksanaannya di Indonesia, masih banyak hambatan dan tantangan.

Manager Program Transformasi Energi IESR Jannata Giwangkara saat diskusi online Energi Terbarukan, Rabu (23/9/2020) – Foto Ranny Supusepa

Manager Program Transformasi Energi IESR, Jannata Giwangkara menyatakan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 442,4 GW. Tapi yang dimanfaatkan hingga saat ini baru sebesar 2 persen saja.

“Secara garis besar, paling tidak ada 6 yang menjadi hambatan dan tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” kata Jannata saat diskusi online, Rabu (23/9/2020).

Yang pertama adalah ketidakpastian peraturan dan kebijakan, yang terwujud dalam desain kebijakan yang buruk, diskontinuitas dam kurangnya transparansi kebijakan dan perundang-undangan,

“Berikutnya adalah kurangnya institusi yang kuat dan berdedikasi serta kurangnya tanggungjawab. Dari sisi administrasi, prosedur perizinan juga rumit, lambat dan lagi-lagi tidak transparan,” ujarnya.

Dari sisi market, energi terbarukan tidak memiliki struktur harga yang konsisten, informasi asimetris, subsidi yang diberikan kepada bahan bakar fosil dan kegagalan menangkap biaya sosial di lapangan menyebabkan energi terbarukan tidak memiliki harga yang kompetitif.

“Akhirnya berakibat pada menurunnya daya saing ekonomi dan berkurangnya minat investor untuk masuk pada sektor energi ini,” ucapnya.

Terakhir, yang menjadi masalah adalah terkait infrastruktur dan maslah teknis yang masih membutuhkan kefleksibilitasan sistem energi, perkiraan dan generasi ketersediaan sumberdaya yang disertai dengan perencanaan jaringan dan kode jaringan.

Sementara, Energy Project Leader Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia Indra Sari Wardhani menyebutkan menurut pandangannya, masalah terbesarnya adalah tidak adanya kesesuaian antara target prioritas dengan riset pengembangan.

“R&D Indonesia ini tidak matching dengan target prioritas pembangunannya. Contohnya, energi surya, yang optimal di siang hari yang cerah tapi saat malam membutuhkan baterai. Dan baterai ini cost-nya mahal karena masih impor. Penelitian di Indonesia harusnya menari solusi untuk hal ini,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, insentif yang diberikan kepada industri fosil menyebabkan persaingan harga tidak berlangsung secara adil.

“Subsidi yang diberikan pada energi fosil sangat besar, sementara untuk EBT yang notabene masih infant tidak disubsidi. Ini kan tidak fair. Bayangkan, industri yang sudah memasuki masa sunset, kan seharusnya didorong untuk beralih ke energi baru terbarukan, bukannya malah dilindungi,” ujarnya tegas.

Ia menekankan peran penting pemerintah, dalam hal ini DPR untuk mendorong para pelaku usaha energi fosiil untuk beralih ke EBT.

“Juga untuk TKDN dan biaya lainnya, diusahakan tidak memberatkan. Surya panel di Arab jauh lebih murah dibandingkan Indonesia, karena semua lahan adalah milik negara. Berbeda dengan Indonesia yang biaya penyediaan lahannya memakan biaya dan juga waktu pengurusan,” pungkasnya.

Lihat juga...