Ini Syarat Penerbitan Rekomendasi Kegiatan Kampanye

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Meski kampanye secara terbuka di luar ruangan dengan mengundang banyak massa dilarang, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memperbolehkan kampanye di dalam ruangan, dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19.

“Kampanye di luar ruangan, dengan menghadirkan banyak orang, dilarang.  Sementara, kampanye dalam ruangan atau rapat terbatas, masih diperbolehkan, namun dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat, jaga jarak dan jumlah peserta dibatasi maksimal 50 orang,” papar Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom di Semarang, Sabtu (26/9/2020).

Aturan tersebut ditegakkan untuk mencegah, jangan sampai muncul kluster baru Covid-19 dari kegiatan kampanye, termasuk dalam Pilwakot Semarang 2020.

Sementara, untuk bisa melaksanakan, kampanye dalam ruangan atau rapat terbatas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh paslon atau pemohon.

“Pemohon harus mengajukan surat permohonan, ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pengajuan tersebut dilengkapi dengan surat izin guna lokasi, rekomendasi Polsek atau instansi terkait,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam.

Selain itu, juga harus ada SOP terkait protokol kesehatan yang telah dibuat, serta dokumentasi kegiatan protokol kesehatan yang telah dilakukan. “Setelah itu kita cek dan evaluasi, jika memenuhi persyaratan, baru kita terbitkan surat rekomendasi protokol kesehatan,” terangnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, menjelaskan terkait Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, ada beberapa perubahan yang mendasar terkait pelaksanaan kampanye di tengah pandemi.

“Salah satunya, penerapan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye atau pihak lain,” terangnya.

Dipaparkan, sesuai Pasal 58 Ayat (1) huruf b PKPU 13 Tahun 2020 secara terang sudah menegaskan bahwa kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, didorong untuk dilakukan melalui media sosial dan media daring.

“Namun, jika memang harus dilaksanakan dalam ruangan atau gedung, jumlah  peserta yang hadir maksimal 50 orang. Selain itu, juga memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter dengan menggunakan alat pelindung diri, minimal masker, yang menutupi hidung, mulut hingga dagu,” tegasnya.

Naya menegaskan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19, ada aturan main dan sanksi yang bisa diterapkan kepada pelanggar.

“Bagi kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan, maka Bawaslu berkoordinasi dengan Kepolisian dan KPU , untuk pembubaran kegiatan kampanye yang dilakukan,” pungkasnya.

Lihat juga...