Inilah Peran LPPOM MUI dalam Sertifikasi Halal

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berperan menetapkan kehalalan produk dengan pendekatan sains dan syariah, untuk memberikan ketenteraman umat.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim menegaskan, MUI merupakan satu-satunya lembaga yang menetapkan kehalalan suatu produk melalui gabungan dua pendekatan, yakni sains dan syariah.

“Sains dilakukan oleh LPPOM MUI, dan sisi syariahnya ditetapkan melalui Komisi Fatwa MUI,” ujar Lukman dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Rabu (9/9/2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, LPPOM MUI berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan suatu produk dari sisi ilmiah.

Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan pada rapat auditor untuk dievaluasi apakah ada kontaminasi bahan non halal atau najis.

Jika tidak, maka hasil tersebut kemudian dilaporkan pada sidang Komisi Fatwa MUI untuk dijadikan dasar dalam penentuan status dari produk tersebut apakah halal sesuai syariat Islam atau tidak.

Komisi Fatwa MUI inilah yang menentukan status hukum pada produk tersebut. “Jadi, ketetapan halal MUI yang dikeluarkan oleh MUI merupakan fatwa tertulis melalui keputusan sidang komisi fatwa, yang menyatakan kehalalan suatu produk, berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI,” urainya.

Menurutnya, MUI telah berkiprah selama 31 tahun dalam sertifikasi halal di Indonesia. MUI melalui LPPOM MUI melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini untuk menenteramkan konsumen, khususnya muslim di Indonesia.

Seperti menurutnya, yang diungkap Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin yang juga menjabat Ketua Umum MUI, dalam bukunya yang berjudul ‘Fatwa Produk Halal, Melindungi dan Menenteramkan’.

Yakni, ketetapan fatwa dan tanda/label halal tidak boleh dibuat sendiri secara individual ataupun oleh pihak produsen, karena merupakan ketetapan agama. Hanya pihak yang memiliki pemahaman agama dan otoritas keagamaan yang sahih yang boleh menetapkannya.

Terkait pemeriksaan ilmiah atau sains LPPOM MUI, jelas dia, dilakukan oleh auditor-auditor halal yang profesional dan terpercaya. Hingga Agustus 2020, LPPOM MUI diperkuat lebih dari 1.000 auditor halal dari berbagai latar belakang pendidikan. Di antaranya teknologi pangan, kimia, biokimia, teknologi industri, biologi, farmasi.

Adapun profesi auditor halal LPPOM MUI berasal dari kalangan profesional maupun civitas akademika yang telah berpengalaman dan tersebar di berbagai tempat. Baik di LPPOM MUI pusat, maupun di 38 kantor perwakilan yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia dan 4 kantor di China, Korea, dan Taiwan.

“Bahkan, lebih dari 124 auditor telah mempunyai Sertifikat Kompetensi Kerja Profesi Auditor Halal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujar Lukmanul Hakim yang menjabat Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Lihat juga...