Jabar Mampu Melakukan 50 Ribu Tes PCR per-Minggu

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar), yang juga Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (3/9/2020) – Foto Ant

BANDUNG – Provinsi Jawa Barat (Jabar), mampu melakukan uji usap (swab test) Polymerase Chain Reaction (PCR) hingga 50 ribu tes per minggu.

“Yang sudah dilaporkan tapi belum ter-update secara online, minggu ini sudah pecah rekor di 54 ribu (pengetesan PCR). Dengan 50-an ribu per-minggu, maka kami tinggal butuh lima minggu lagi (agar sesuai) standar WHO yaitu satu persen dari jumlah penduduk (dites) tercapai,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil, usai rapat mingguan Gugus Tugas Jabar di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (3/9/2020).

Kang Emil menyebut, Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetesan metode uji usap (swab test) Polymerase Chain Reaction (PCR). Uji yang dilakukan disebutnya sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni satu persen dari total penduduk. Artinya, masyarakat Jabar yang harus dites berjumlah sekitar 500 ribu orang. “Per (data) minggu lalu yang dilaporkan hari ini, Jabar sudah di angka 223.287 ribu tes PCR dari target satu persen jumlah penduduk yaitu kurang lebih 500 ribu pengetesan,” kata Kang Emil.

Kang Emil menjelaskan, penguatan tes PCR di 27 kota dan kabupaten masih terus digenjot, agar target pengetesan satu persen dari jumlah penduduk segera terpenuhi. Selain itu, berbagai inovasi untuk meningkatkan jumlah pengetesan terus diupayakan Gugus Tugas Jabar, salah satunya membagikan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) di 29 Puskesmas. Membagikan PCR Portable atau jinjing dengan status hibah pinjam pakai kepada masing-masing kabupaten dan kota.

“Kita terus melakukan inovasi, termasuk ada 29 Puskesmas sekarang juga menggunakan Tes Cepat Molekuler. Kemudian ada juga inovasi dengan PCR jinjing. Saya kira itu yang menjadi semangat Gugus Tugas Jawa Barat,” tutur Kang Emil.

Mengenai kebijakan pembukaan sekolah, Kang Emil menyebut, Kriteria sekolah dapat dibuka sendiri ketika berada di Zona Hijau, atau tidak memiliki kasus positif dalam jangka waktu lima bulan. Serta memiliki akses internet yang rendah.

Sementara untuk sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, tercatat total sudah ada 590.858 ribu pelanggaran. Jumlah tersebut adalah temuan hingga 29 Agustus 2020. Dari jumlah tersebut, 499.898 di antaranya atau lebih dari 80 persen pelanggaran ditemukan di Kabupaten Bandung. (Ant)

 

Lihat juga...