Jaga Daya Beli, Program JPS Lanjut Tahun Depan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan pemerintah telah memutuskan untuk kembali melanjutkan sejumlah program jaring pengaman sosial (social sefety net) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 mendatang.

“Hal ini sudah diputuskan pada Sidang Kabinet tentang pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di Istana Negara hari ini. . Pemerintah mempertimbangkan kasus Covid-19 yang masih terus bergerak, meski pemerintah juga mengharapkan keberadaan vaksin pada tahun depan,” ujar Menkeu, Senin (7/9/2020) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menkeu juga mengatakan, meski anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun depan lebih sedikit dari yang dialokasikan pemerintah tahun ini, namun pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya realokasi di beberapa pos anggaran.

“Saat bicara program PEN nilainya lebih rendah, maka kami akan melakukan berbagai perubahan alokasi dan antisipasi, kemudian akan dilakukan perpanjangan bansos. Kita fleksibel melihat berbagai dinamika dan melihat disiplin fiskal,” jelas Menkeu.

Sebelumnya, di forum yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengutarakan hal senada. Menurut Airlangga, dengan diteruskannya sejumlah program bansos, pemerintah berkomitmen untuk berupaya tetap menjaga daya beli masyarakat.

“Beberapa program bantuan pun akan terus dilanjutkan dan menjadi program prioritas, seperti Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Gaji, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako untuk  warga Jabodetabek, Bansos Tunai di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, Diskon Listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Investasi Koperasi melalui Lembaga Pengeloa Dana Bergulir (LPDB), dan BPUM,” tandas Airlangga usai sidang kabinet.

Mengenai pengadaan vaksin, Airlangga menjelaskan bahwa beberapa perusahaan tengah bersiap. Salah satunya adalah Vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama lembaga Eijkman.

“Kemudian Bio Farma yang telah melakukan kerja sama tadi dilaporkan juga terkait dengan Sinovac yang juga menyiapkan 290 juta dan juga dari G42 menyiapkan 30 juta di tahun ini,” terangnya.

Kementerian kesehatan juga akan menyiapkan untuk operasionalisasi dari vaksinasi yang diperkirakan bisa dimulai di awal tahun nanti.

“Pemerintah sudah menyiapkan dana untuk tahun ini sebesar Rp3,8 triliun dan tahun depan secara multi years ada Rp37 triliun,” pungkas Airlangga.

Lihat juga...