Jokowi Ditagih Turunkan Emisi dan Pemanfaatan EBT

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan emisi hingga 26 persen pada tahun 2020, dan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) tampaknya tidak bisa ditarik mundur.

Pasalnya kata dia, Jokowi telah menandatangani perjanjian Conference of the Parties (COP) 21 Paris, sebuah komitmen yang besar dalam mewujudkan dunia yang lebih bersih dari polusi gas rumah kaca.

Kini berbagai organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup telah datang menagih janji pemerintah Indonesia.

GreenPeace sebuah organisasi ternama yang sangat kredibel misalnya, sebut Salamuddin, menyoal banyaknya pembangkit listrik PLTU yang berbahan bakar batubara yang tumbuh dan berkembang di Tanah Air.

“Organisasi ini mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi bergerak ke arah yang salah dalam mega proyek 35 ribu megawatt. Proyek yang justru menjauhkan pemerintah dari pencapaian komitmen pada perjanjian perubahan iklim,” ungkap Salamuddin, saat dihubungi Cendana News, Sabtu (26/9/2020).

Lebih lanjut dia menyampaikan, sasaran tembak GreenPeace mengarah pada pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan anak perusahaannya.

“Ya, mungkin ini sasaran yang paling empuk, mengingat PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh rencana dan proyeknya berhubungan langsung dengan penguasa dan birokrasi,” urainya.

Meskipun dalam mega proyek 35 ribu megawatt sebagian besar pembangkit yang dibangun adalah pembangkit listrik batubara dan sebagian besar adalah milik swasta.

Namun keberadaan pembangkit swasta atau Independen Power Producer (IPP) seringkali lepas dari pemantauan banyak pihak. Bahkan masyarakat masih beranggapan bahwa semua listrik adalah PLN.

Padahal tidak demikian karena sebagian listrik sekarang yang dihasilkan oleh 100 pembangkit PLTU batubara yang dikonsumsi masyarakat juga milik swasta.

“Jika proyek 35 ribu megawatt selesai maka sebagian besar PLTU nantinya adalah milik swasta,” ujarnya.

Sementara PLN telah berjuang keras mengembangkan pembangkit non-batubara. Namun upaya ini kata dia, tidak mudah karena harus berhadapan dengan kendala keuangan, kendala regulasi dan berbagai kendala birokrasi.

Selain itu juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum memberikan keleluasaan bagi berkembangnya pembangkit non-batubara. Akibatnya pertumbuhan pembangkit  batubara dua sampai tiga kali lebih cepat dari pembangkit pembangkit non-batubara.

Dia mengatakan, dunia selalu memperhatikan komitmen Indonesia pada perjanjian perubahan iklim ini yang tertuang dalam perjanjian Paris COP 21. Apalagi Presiden Jokowi telah membuat komitmen yang mesti dilaksanakan semua pihak dengan sungguh sungguh. “Kini dunia pun menagih janji komitmen itu,” tukasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, perjanjian COP 21 adalah perjanjian dibawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diselenggarakan pada tanggal 30 November hingga 12 Desember 2015 di Paris.

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris ke dalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 dan berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2030.

Komitmen penurunan emisi Indonesia dalam Persetujuan Paris adalah sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan dari pihak eksternal seperti organisasi internasional maupun dari negara anggota UNFCCC lain.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia selama COP 21, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 pada 19 Oktober 2016.

Maka dengan demikian menurutnya, perjanjian ini telah bersifat mengikat atau legally binding. “Jika pemerintah mengabaikannya, maka berpotensi melanggar UU yang berlaku,” ujarnya.

Untuk itu, tambah dia, pemerintah Jokowi sebagai upaya mitigasi dan adaptasi, telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan EBT dari 17 persen menjadi 23 persen dari total konsumsi energi pada tahun 2025 dan 29 persen pada tahun 2030.

“Namun sayangnya, upaya ke arah pencapaian itu belum menunjukkan hasil yang berarti. Banyak sekali aral  melintang yang justru datang dari regulasi yang ada,” tegas Salamuddin.

Lihat juga...