Karimun Mulai Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, menerapkan pola menjaga jarak pada kursi ruang tunggu penumpang, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 – Foto Ant

KARIMUN – Pemkab Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), mulai memberlakukan sanksi, bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal tersebut mengikuti ketentuan di Peraturan Bupati (Perbup) Karimun No.49/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Dalam aturan tersebut, bagi pelanggar perorangan, seperti tidak memakai masker, akan disanksi mulai dari teguran secara lisan maupun tertulis, hingga kerja sosial membersihkan fasilitas umum atau area publik selama 60 menit. Atau denda administratif sebesar Rp50.000. “Perbup-nya sudah saya tanda tangani hari ini,” kata Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Kamis (10/9/2020).

Sementara, bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum, juga disaknsi mulai dari teguran lisan dan tertulis, hingga penghentian sementara operasional usaha selama tiga hari, atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran denda Rp500 ribu hingga Rp2 juta. “Dana denda administratif dibayar secara tunai ke kas daerah,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 tujuh kabupaten dan kota se-Kepri, bersepakat untuk membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur upaya penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. “Sejauh ini baru Pemprov Kepri, kemudian Batam, Natuna, Tanjungpinang, dan Karimun yang mulai menerapkan peraturan tersebut,” ujar Arif.

Arif menyebut, upaya tersebut dilakukan karena kasus positif COVID-19 di Kepri melonjak dalam beberapa hari terakhir. Terutama di Batam dan Tanjungpinang. “Batam dan Tanjungpinang ditetapkan zona merah oleh Gugus Tugas COVID-19 Kepri,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...