Katulampa Siaga 1, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor melaporkan adanya kenaikan level Tinggi Muka Air (TMA) Bendung Ciliwung-Katulampa hingga 250 sentimeter pada Senin (21/9) pukul 18.18 WIB.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam satu acara BNPB beberapa waktu lalu, Foto Ranny Supusepa

“Dengan adanya kenaikan TMA tersebut, maka status dinaikkan menjadi Siaga 1,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, melalui siaran pers, Senin malam (21/9/2020).

Ia menguraikan pantauan dilakukan sejak pukul 17.00 WIB dimana terjadi gerimis halus.

“Pukul 17.00 WIB/TMA 0 Cm/Gerimis Halus (Siaga 4), Pukul 17.49 WIB/TMA 40 Cm/Gerimis (Siaga 4), Pukul 17.53 WIB/TMA 120 Cm/Hujan (Siaga 3), Pukul 17.58 WIB/TMA 170 Cm/Hujan (Siaga 2), Pukul 18.04 WIB/TMA 200 CM/Hujan (Siaga 2), Pukul 18.10 WIB/TMA 220 Cm/Hujan (Siaga 1), Pukul 18.17 WIB/TMA 240 Cm/Hujan (Siaga 1) dan Pukul 18.18 WIB/TMA 250 Cm/Hujan (Siaga 1),” ujarnya.

Berdasarkan data kronologi di atas, kenaikan TMA dari level Siaga 4 menjadi Siaga 1 terjadi dalam kurun waktu kurang lebih satu jam saja. Hal itu dipicu oleh tingginya intensitas hujan di sebagian besar wilayah Bogor.

“Sebagai informasi, BPBD Kota Bogor juga melaporkan adanya 13 kelurahan yang berada di bantaran Sungai Ciluwung. Adapun keseluruhan wilayah kelurahan tersebut adalah Sindangrasa, Tajur, Katulampa, Sukasari, Baranangsiang, Babakan Pasar, Sempur, Tanah Sareal, Bantarjati, Cibuluh, Kedung Badak, Sukaresmi dan Kedung Halang,” ucapnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah setempat untuk mengantisipasi adanya potensi bencana yang dapat dipicu oleh faktor cuaca dan fenomena alam tersebut dan meningkatkan kesiapsiagaan.

“Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dengan segala bentuk informasi yang tidak benar dan berlebihan terkait adanya fenomena alam tersebut dari pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat dapat mengakses dan memperbarui informasi terkini dari pihak-pihak instansi terkait dan pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.

Lihat juga...