Kebijakan Subsidi Kuota untuk PPJ Dianggap Tak Tepat

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Alokasi kuota umum yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dianggap kurang membantu kebutuhan anak dalam program pembelajaran jarak jauh (PPJ). 

Pernyataan ini, menurut Komisioner Bidang Pendidikan Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti didasarkan pada 50 aduan guru, siswa dan orang tua yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dengan mayoritas pengadu, adalah usia anak pada jenjang pendidikan SMA/SMK.

“Wilayah pengadu cukup bervariatif, yaitu 24 persen berasal  dari DKI Jakarta, 18 persen  berasal dari Jawa Barat, 16 persen berasal dari Sumatera Barat, 8 persen berasal dari Jawa Tengah, masing-masing 6 persen berasal dari Riau dan Sumatera Utara, masing-masing 4 persen berasal dari Banten dan NTB, masing-masing 2 persen berasal dari Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Timur,  Sulawesi Utara dan Papua,” kata Retno, Sabtu (26/9/2020).

Alasan, mengapa mereka mengeluhkan, diantaranya adalah aplikasi yang mereka pergunakan tidak termasuk dalam aplikasi yang bisa menggunakan kuota belajar. Diantaranya beberapa sekolah  membangun e-learning dan LMS di server dan include dalam website sekolah masing-masing.

“Atau ada juga yang menyampaikan bahwa, sekolahnya menggunakan aplikasi e-learning yang disiapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan  yang  terintegrasi dengan YouTube juga dan aplikasi belajar yang digunakan tersebut sifatnya local atau hanya di  daerah tersebut, bukan nasional, sehingga kuota belajar tidak bisa digunakan oleh guru dan siswa,” ujar Retno lagi.

Dari jenjang SMK, lanjutnya, mereka setiap hari harus menggunakan mesin pencari untuk melihat praktik bidang keahliannya.

“Seperti jurusan tata boga mencari referensi di aplikasi YouTube untuk praktik memasak dan cara penyajian makan, bidang keahlian perhotelan juga demikian. Begitu pun bidang keahlian pertanian yang akan mencari video seperti  cara pembibitan, atau bidang keahlian  otomotif akan mencari video praktik sesuai jurusan atau bidang keahliannya.  Sementara aplikasi YouTube tidak termasuk dalam paket kuota belajar, dengan demikian para siswa SMK justru lebih banyak membutuhkan kuota umum,” urai Retno.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji saat dihubungi, Sabtu (26/9/2020). -Foto Ranny Supusepa

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai kebijakan penggelontoran dana Rp7,2 triliun untuk kuota ini tidak tepat sasaran.

“Gimana mau tepat sasaran, yang disasar hanya satu masalah saja, masalah kuota. Sementara, masih banyak masalah lain mulai gawai, sinyal, kemampuan guru, pemahaman orang tua yang butuh anggaran agar PJJ lancar,” kata Indra saat dihubungi secara terpisah.

Ia menyatakan, sebaiknya sebelum membuat kebijakan, Kemdikbud melakukan pemetaan masalah. “Rapat dengan dinas pendidikan dulu, apa masalahnya. Kan masalah DKI Jakarta dengan Papua juga berbeda. Jangan disamakan semua,” ujarnya lagi.

Lagipula, Indra menyatakan Kemdikbud tidak ada melakukan pelatihan selama PJJ ini berlangsung. “Kalau cuma dikasih pedoman untuk diikuti, orang dikasih pedoman menggunakan masker juga tidak pernah diikuti,” pungkasnya.

Lihat juga...