Kejari Kota Semarang Tagih 3.906 WP Tunggak PBB Menahun

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Sebanyak 3.906 wajib pajak akan mendapat surat penagihan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang, karena melakukan penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang telah bekerja sama dengan Kejari Kota Semarang selaku jaksa pengacara negara (JPN), guna melakukan penagihan tunggakan PBB tersebut,” papar Kasi Intel Kejari Kota Semarang, Subagio Gigih Wijaya, saat ditemui di Semarang, Selasa (8/9/2020).

Dijelaskan, jumlah tunggakan yang akan ditagihkan di bulan September 2020, sebesar Rp 215 miliar. Angka tersebut terdiri tunggakan pokok Rp 160 miliar dan denda Rp 54,8 miliar.

“Nantinya, kami akan melakukan penagihan untuk tunggakan di atas Rp 5 juta. Sejauh ini, para penunggak pajak ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Semarang. Dari 16 kecamatan yang ada, paling besar di Kecamatan Banyumanik, secara total tunggakannya mencapai Rp 38 miliar,” terangnya.

Subagio memaparkan, dari pengalaman penagihan yang sudah pernah dilakukan, ada beberapa faktor yang menjadikan PBB menunggak. Selain karena adanya oknum wajib pajak yang membandel, ada juga karena objek pajak sudah beralih tangan kepemilikan.

“Jadi obyek pajak sudah berpindah, misalnya dijual, namun pajak PBB-nya belum dibayarkan oleh pemilik atau wajib pajak sebelumnya. Ini sering terjadi,” terangnya.

Terkait mekanisme penagihan, dikatakannya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang dikeluarkan Bapenda Kota Semarang dilampiri surat penagihan oleh Kejari Kota Semarang.

SPPT dan surat penagihan tersebut kemudian dikirim ke setiap wajib pajak melalui kantor Pos. “Untuk pembayarannya, nanti wajib pajak langsung ke tempat pembayaran yang sudah disediakan Bapenda. Kejari selaku jaksa pengacara negara hanya memberikan pendampingan hukumnya,” terangnya.

Sementara, Kepala Bapenda Kota Semarang, Agus Wuryanto, menjelaskan, nilai tunggakan PBB di Kota Semarang cukup besar, mencapai Rp 600 miliar. Angka tersebut merupakan akumulatif atau total tunggakkan sejak tahun 2015 lalu.

Untuk mengejar pembayaran pajak tersebut, pihaknya telah bekerja sama dengan Kejari Kota Semarang, untuk melakukan penagihan bagi wajib pajak.

“Kita sudah bekerjasama dengan Kejari Kota Semarang, untuk melakukan penagihan bagi wajib pajak yang menunggak. Mereka yang menunggak ini, akan mendapat surat dari Kejari untuk segera melunasi tagihan pajak PBB. Kita berharap tagihan tersebut bisa segera terbayarkan,” terangnya.

Di lain sisi, Pemkot Semarang juga memahami bahwa pandemi yang saat ini terjadi, turut berimbas pada sektor perekonomian.

Untuk itu, pihaknya juga sudah mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi denda pajak, dan pengurangan pokok ketetapan piutang tunggakan PBB. Aturan ini mulai berlaku, pada 1 September hingga 31 Desember 2020 mendatang.

“Penghapusan denda, akan diberikan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2019. Sedangkan, untuk pengurangan pokok piutang tunggakan PBB, diberikan dengan besaran pengurangan berjenjang dari 10 persen- 50 persen,” terangnya.

Pemberian pengurangan tersebut, diberlakukan bagi masa pajak tahun 2015 hingga 2019 dengan perhitungan, untuk piutang tahun 2015 diberikan sebesar 50%, tahun 2016 (40%), 2017 (30%), 2018 (20%) dan putang tahun 2019 (10%).

“Untuk memudahkan pembayaran, kita juga telah menyiapkan beberapa alternatif pembayaran online serta jaringan perbankan. Selain itu, bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran secara langsung, juga akan tetap dilayani melalui Pos Pelayanan PBB wilayah I-IV dan Kantor Bapenda di kompleks Balaikota,” jelas Agus.

Pihaknya berharap dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi denda pajak, dan pengurangan pokok ketetapan piutang tunggakan PBB, bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan, untuk segera melunasinya.

Lihat juga...