Kemenag: Perusahaan Travel Umrah-Haji Wajib Ikuti Akreditasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) kembali menegaskan, bahwa setiap perusahaan travel umrah haji atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib mengikuti akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga independen, yang telah ditetapkan oleh Kemenag.

“Akreditasi itu mandatori wajib dilakukan, sesuai amanat regulasi, yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 tahun 2018 tentang Akreditasi PPIU,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji Umrah (PHU) Kemenag, Nizar Ali pada kegiatan Diskusi dan Silaturahim Forum Lembaga Akreditasi Penyelengara Perjalanan Ibadah Umrah (LA PPIU) di Yogyakarta, Kamis (3/9/2020) dan disiarkan secara virtual.

Nizar mengatakan bahwa Kemenag telah menerbitkan 21 SK Lembaga Akreditasi PPIU yang tersebar di beberapa daerah. Dan program akreditasi tersebut sudah berjalan sejak awal tahun 2020.

“Lembaga akreditasi independen ini dihadirkan untuk memberikan jaminan kualitas layanan PPIU. Jadi implikasinya kembali ke PPIU sebagai pelaku usaha. Kalau sudah mendapat akreditasi A misalnya, maka kepercayaan publik akan meningkat. Jadi ini penting dan berkontribusi terhadap jaminan penyelenggaraan,” jelas Nizar.

“Ke depan, pembinaan Kemenag akan dilakukan berbasis akreditasi yang dilakukan lembaga independen,” sambungnya.

Nizar mengakui, bahwa dalam praktiknya, terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi seiring dengan munculnya berbagai persoalan. Untuk itu, Kemenag akan mengundang para pihak, baik LA maupun Asosiasi PPIU untuk duduk bersama agar ada kesamaan persepsi.

Nizar misalnya menyebut dua hal yang perlu disiapkan ke depan, standar penyusunan borang dan harga referensi. Menurutnya, perlu ada kesepakatan antara LA, Kemenag, PPIU terkait cara menyusun borang agar terstandar. Pedoman menyusun borang akan membantu para pihak, sehingga dokumennya menjadi terstandar. Pedoman ini akan dimuat dalam laman Ditjen PHU sehingga mudah diakses PPIU.

“Jadi perlu menyusun bersama borang akreditasi PPIU dengan mengacu,” tegasnya.

Terkait biaya, Kemenag juga merencanakan akan menyusun harga referensi akreditasi. Proses penyusunannya akan melibatkan LA dan Asosiasi PPIU.

“Soal biaya, kita rembug bareng. Susun harga referensi akreditasi. Harga referensi ini disusun sebagai acuan. Ini penting agar bisa jadi rujukan bersama,” ujar Nizar.

Nizar menambahkan bahwa pihaknya sudah membahas dengan Kementerian Pariwisata. Ke depan, PPIU dan BWP cukup satu akreditasi. Kalau sudah akreditasi PPIU, maka tidak perlu sertifikasi BPW.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Akreditasi Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi KAN, Triningsih Herlinawati. Dia menggarisbawahi perlunya akreditasi PPIU untuk memberikan keamanan bagi umat dalam beribadah umrah sehingga mereka bisa terlayani dengan baik. Sebab, ada jaminan keamanan sejak pendaftaran, investasi pembiayaan, hingga pelaksanaan ibadah.

“Ini ujung dari kegiatan sertifikasi atau akreditasi PPIU,” ucapnya.

Menurut Triningsih, PPIU masuk dalam kategori usaha dengan kategori risiko tinggi. Sehingga, harus memenuhi tiga syarat, yaitu: Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, dan sertifikat standar. Artinya, standarnya harus tersertifikasi.

“Di sinilah urgensi LA PPIU,” ujarnya.

Triningsih melihat, ke depan perlu ada kesepahaman dan kesamaan perspektif antara Kemenag, PPIU, dan LA PPIU dalam pelaksanaan akreditasi. Para pihak harus berada dalam pemahaman yang sama bahwa akreditasi akan memberi tambah bagi PPIU, bisa dilaksanakan secara objektif oleh LA, dan hasilnya bisa dilakukan dasar Kemenag melakukan pembinaan.

“Kemenag perlu beri arahan ke LA PPIU agar prosesnya bisa memberi added value ke PPIU, sekaligus tidak menjadi beban. KAN akan selalu support untuk bisa menjembatani dari berbagai pihak agar keberadaan akreditasi bisa efektif,” tandasnya.

Lihat juga...