Kemenag Soroti Melonjaknya Kasus Perceraian di Indonesia

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menaruh perhatian besar pada fenomena perceraian di Indonesia, karena berdasarkan data yang ada, sejak 2015 hingga 2019 tren angka perceraian mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

“Data kami menunjukkan di 2015 ada 394.246 kasus perceraian di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, lalu 2016 sebanyak 401.717 kasus, 2017 sebanyak 415.510 kasus, 2018 sebanyak 444.358 kasus, dan 2019 sebanyak 480.618 kasus,” terang Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam acara Penguatan Sinergitas Kelembagaan Bimbingan Perkawinan di Depok, Sabtu (12/9/2020).

“Itu, artinya juga jumlah perceraian di Indonesia rerata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun,” sambungnya.

Sementara itu di 2020 ini, hingga Agustus tercatat sudah ada 306.688 kasus perceraian yang terjadi. Fakta ini makin diperparah oleh wabah pandemi Covid-19, yang mengakibatkan perekonomian keluarga terganggu, yang pada gilirannya merusak keharmonisan rumah tangga menjadi retak.

Kamaruddin mengungkapkan, bahwa Kemenag terus berupaya menekan angka perceraian melalui berbagai program penguatan ketahanan keluarga. Sejalan dengan itu, Kemenag juga terus memperkuat sinergitas dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

“Kemenag, khususnya Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah harus sinergi dengan mitra strategis kita seperti BP4. Kita semua tahu, keluarga adalah sebuah entitas yang fundamental dalam mempertahankan ketahanan sebuah bangsa. Karenanya, perlu ada intervensi negara secara berkelanjutan untuk menjaga keluarga,” tukas Kamaruddin.

Sementara itu, Ketua Umum BP4 Pusat, Nasaruddin Umar, menyatakan kesiapan badan yang dipimpinnya bersinergi melaksanakan program Kemenag, khususnya terkait dengan pembinaan dan bimbingan perkawinan dalam rangka penguatan ketahanan keluarga dan upaya mencegah terjadinya perceraian.

Nasaruddin yang juga imam besar Masjid Istiqlal Jakarta ini mengakui, selama beberapa tahun terakhir, BP4 mengalami kevakuman. Namun pada 2019, mereka melaksanakan Munas ke-16 dan menghasilkan kepengurusan baru masa bakti 2019-2024.

“Saat ini, kami bertekad untuk mengaktifkan kembali badan yang berfungsi memberikan penasihatan perkawinan yang sudah berpengalaman selama hampir 40 tahun ini,” jelas Nasaruddin.

Di tempat yang sama, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Muharam Marzuki, menerangkan pihaknya sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan dalam tiga tahun terakhir yang dilaksanakan di KUA Kecamatan di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan, kegiatan bimbingan perkawinan tersebut terdiri dari beberapa varian, yaitu bimbingan pranikah, bimbingan remaja usia nikah, dan bimbingan masa nikah.

“Kita juga ada program pusaka sakinah atau pusat keluarga sakinah, yang saat ini masih berupa pilot proyek di beberapa KUA di Indonesia,” ungkapnya.

Muharam menambahkan, target calon pengantin yang memperoleh bimbingan perkawinan masih jauh dari harapan, yaitu sekitar 7 sampai 10 persen, atau 60.000 sampai 100.000 pasang dari jumlah peristiwa nikah.

“Makanya, kita perlu sinergi. Kita berharap, bimbingan perkawinan dari Ditjen Bimas Islam jalan, dari BP4 juga jalan,” pungkasnya.

Lihat juga...